Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta agar semua pihak mengikuti proses terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Hal ini menanggapi banyaknya penolakan hingga rencana gugatan Tapera melalui Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Banyak memang (pihak yang mau ini direvisi). Ya nanti kita ikuti saja prosesnya," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).

Baca juga: Temuan BPK: Dana Tapera Rp 567 Miliar Belum Kembali ke Peserta

Kendati demikian, ia tidak ingin berkomentar lebih lanjut mengenai Tapera, mengingat penjelasan sudah diberikan oleh Kantor Staf Presiden (KSP), pekan lalu.

"Sudah banyak komentarnya. Saya kira sudah cukup penjelasannya ada dari KSP dan dari mana-mana," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan terkait iuran untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pegawai swasta.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Baca juga: Tolak Tapera, Warga: Kesannya kayak Dipaksa Punya Rumah, padahal Masih Banyak Kebutuhan Lain

Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut, Tapera akan diawasi oleh Komite Tapera untuk mencegah korupsi seperti yang terjadi di sejumlah lembaga asuransi pemerintah, termasuk PT Asabri (Persero).

Ia menyebut, komite itu akan diketuai oleh Menteri PUPR. Adapun anggotanya yaitu, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, hingga profesional.

"Kita hadirkan OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan. Pengawasan salah satunya melalui Komite Tapera yang akan melakukan pengawasan Tapera, ketuanya adalah menteri PUPR, dengan anggota Menkeu, Menaker, komisioner OJK, dan profesional," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Baca juga: Warga: Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah, Masyarakat Cuma Jadi Roda Pemenuh Hasrat Kekuasaan

Moeldoko berharap, komite Tapera akan membangun sistem pengawasan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel, dan transparan.

Dengan begitu ia berharap BP Tapera tidak akan bernasib sama seperti PT Asabri (Persero).

"Jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu saya menjadi Panglima TNI, saya nyentuh saja enggak bisa. Menempatkan orang saja enggak bisa," tutur Moeldoko.