Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak Pendapat menunjukkan adanya keterbelahan sikap publik, terhadap isu penambahan jumlah kementerian dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada periode 20-22 Mei 2024, sebanyak 71,5 persen warga yang menjadi responden berpendapat jumlah kementerian saat ini sudah ideal.

Adapun kementerian pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini adalah 34. Jumlah ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Kementerian Negara.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 42,3 Persen Publik Setuju Jumlah Kementerian Tetap 34

Dalam jajak pendapat yang sama, sebanyak 42,3 persen responden lebih setuju jumlah kementerian tak ditambah.

Sebanyak 20,4 persen responden bahkan menyatakan jumlah kementerian sebaiknya dikurangi.

Namun, terdapat 34 persen responden yang menyatakan setuju jika jumlah kementerian ditambah.

Sedangkan 3,3 persen menjawab tak tahu apakah kementerian lebih baik ditambah, tetap atau justru dikurangi.

Baca juga: Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Adapun jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas melibatkan 516 responden dari 38 provinsi.

Sampelnya ditentukan secara acak dari responden panel sesuai jumlah penduduk di setiap provinsi.

Dengan metode ini, tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan margin of error penelitian kurang lebih 4,32 persen.

Diberitakan sebelumnya, wacana bertambahnya jumlah kementerian negara dikabarkan akan terjadi pada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo disebut akan menambah jumlah kementerian menjadi lebih banyak dari saat yang ada saat ini. Dari situ, wacana revisi UU Kementerian Negara pun dimunculkan.

Adapun revisi UU Kementerian Negara saat ini telah masuk dalam Prolegnas jangka menengah.

Baca juga: Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan bahwa Indonesia memerlukan banyak kementerian karena merupakan sebuah negara yang besar.

Dalam konteks tersebut, dirinya mengakui butuh peran banyak pihak agar program pemerintahan ke depan berjalan baik.

"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

“Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," sambungnya.