Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak Pendapat yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan sebagian masyarakat menyatakan setuju jika jumlah kementerian ditambah dari34 kementerian yang ada saat ini.

Berdasarkan survei pada 20-22 Mei 2024, sebanyak 34 persen warga yang menjadi responden setuju kementerian untuk kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditambah.

Namun, jajak pendapat ini juga merekam adanya keterbelahan sikap publik terhadap isu penambahan jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahan mendatang.

Terdapat 42,3 persen responden yang setuju jika jumlah kementerian tetap sama dengan era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Anies dan Ganjar Anggap Kementerian Ditambah untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Lalu, ada 20,4 persen respon bahkan menyatakan jumlah kementerian sebaiknya dikurangi.

Sedangkan, 3,3 persen menjawab tak tahu apakah kementerian lebih baik ditambah, tetap atau justru dikurangi.

Adapun jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas melibatkan 516 responden dari 38 provinsi. Sampelnya ditentukan secara acak dari responden panel sesuai jumlah penduduk di setiap provinsi.

Dengan metode ini, tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan margin of error penelitian kurang lebih 4,32 persen.

Adapun wacana menambah jumlah kementerian tengah bergulir dengan proses revisi Undang-Undang Kementerian Negara.

DPR telah menetapkan revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU usul inisiatif DPR sebelum membahasnya bersama pemerintah.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 42,3 Persen Publik Setuju Jumlah Kementerian Tetap 34

Revisi UU Kementerian Negara menghapus batasan jumlah 34 kementerian dalam pasal 15 dan menyerahkan jumlah kementerian sepenuhnya kepada presiden.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan bahwa Indonesia memerlukan banyak kementerian karena merupakan sebuah negara yang besar.

Menurut dia, butuh peran banyak pihak agar program pemerintahan ke depan berjalan baik.

"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

“Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," sambung dia.