Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat batas usia calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah dianggap sebagai upaya keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertahankan pengaruhnya, dan gimik politik buat menarik dukungan muda-mudi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

"Secara kasat mata, PK MA memang bagian dari pragmatisme politik keluarga Jokowi yang dinegosiasikan dengan pemenang Pilpres 2024 untuk mengusung Kaesang Pangarep di Jakarta," kata pengamat politik Jannus TH Siahaan dalam pernyataannya, seperti dikutip Kompas.com pada Minggu (2/6/2024).

Jannus meyakini, putusan MA itu akan berpengaruh besar dalam kampanye Pilkada serentak 2024, terutama buat memobilisasi dukungan politik dari kalangan muda-mudi.

Sebab, Jannus menganggap jumlah suara kelompok muda-mudi yang sangat besar saat ini menjadi sangat seksi untuk diperebutkan oleh para partai politik pada Pilkada serentak akan digelar pada November 2024 mendatang.

Baca juga: Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

"Boleh jadi narasi yang akan dijual adalah untuk mengakomodasi generasi muda yang jumlahnya saat ini sangat besar," ujar Jannus.

Sebelumnya diberitakan, putusan Nomor 23 P/HUM/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah itu diperiksa dan diadili oleh Ketua Majelis yang dipimpin Hakim Agung Yulius dan Hakim Agung Cerah Bangun dan Hakim Agung Yodi Martono Wahyunadi sebagai anggota Majelis.

Gugatan itu dilayangkan Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana itu diproses tanggal 27 Mei dan diputus pada tanggal 29 Mei 2024.

Mahkamah Agung (MA) pun hanya memerlukan waktu 3 hari untuk mengubah syarat usia calon kepala daerah ini.

Baca juga: Respons Putusan MA, Demokrat: Bisa Ikut Pilkada Belum Tentu Menang

Dengan putusan itu, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil walikota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon sebagaimana diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat Peraturan KPU (PKPU) nomor 9/2020.

Di sisi lain, jika Kaesang didaftarkan menjadi peserta Pilkada serentak 2024 pada November mendatang kemungkinan tidak bisa lolos persyaratan karena usianya belum genap 30 tahun.

Akan tetapi, jika Kaesang menang Pilkada 2024 dan dilantik pada 2025 maka usianya sudah genap 30 tahun dan memenuhi syarat usia calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah yang terbaru.

Juru bicara MA Suharto mengeklaim cepatnya proses kabul atas gugatan ini sebagaimana asas ideal sebuah lembaga peradilan.

Baca juga: MA Telah “Berfatwa”, Siapa Memanfaatkan?

“Sesuai asas yang ideal itu yang cepat karena asasnya Pengadilan dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Jadi cepat itu yang ideal,” kata Suharto, Kamis (30/5/2024).