Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Kompas.com - 31/05/2024, 11:37 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan jajaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (31/5/2024).

Gugus tugas yang diketuai oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad ini melakukan pembicaraan mengenai proses transisi pemerintahan yang berkaitan dengan anggaran. Mengingat, pemerintahan yang sekarang dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, Ahmad Muzani, pembentukan tim dan sinkronisasi ini adalah amanat dari Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

“Ini adalah Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang diminta oleh Presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran setelah beliau dilantik menjadi Presiden RI tanggal 20 Oktober (2024),” kata Muzani dikutip dari Kompas TV, Jumat.

Baca juga: Gerindra Bicara soal Dukungan pada Keponakan Prabowo Maju pada Pilkada Jakarta

Muzani mengatakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto berharap agar proses sinkronisasi transisi pemerintahan ini berjalan dengan baik sehingga pemerintahan mendatang tidak terlalu lama melakukan proses transisi.

“Beliau berharap bahwa proses sinkroninasasi bisa berjalan baik karena beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu yang terlalu lama untuk proses transisi sehingga pemerintahan yang akan datang bisa cepat pada pelaksanaan program yang merupakan janji kampanye pada saat pemilihan umum yang lalu,” ujar Muzani.

Kemudian, Muzani mengucapkan pada Menkeu Sri Mulyani dan seluruh jajarannya karena telah memberikan akses informasi sehingga bisa dijadikan bahan bagi tim untuk merumuskan kebijakan di sisa waktu menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.

Lebih lanjut, Muzani menyebut bahwa proses sinkronisasi juga bakal dilakukan dengan sejumlah kementerian lainnya guna memastikan program Prabowo-Gibran yang dijanjikan pada saat kampanye bisa langsung dijalankan.

Sementara itu, terkait proses sinkronisasi di bidang ekonomi ke depannya bakal dipimpin oleh Bendahara Umum Partai Gerindra Tommy Djiwandono yang membidangi ekonomi dan keuangan dalam Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Baca juga: MPR Akan Revisi Tata Tertib Pelantikan Presiden dan Wapres RI, Bakal Keluarkan Tap MPR

Merespons kedatangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa dia dan semua jajaran di Kemenkeu siap membantu mengawal proses transisi dari sisi ekonomi dan keuangan sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami di Kemenkeu, saya sendiri Menteri Keuangan terus diminta oleh Bapak Presiden Jokowi dan ini sudah diketetahui Bapak Presiden Jokowi bahwa akan ada pertemuan, Beliau menyampaikan baik dan untuk terus diintensifkan koordinasi dan komunikasi,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa Kemenkeu berkomitmen untuk terus mengawal agar proses penyusunan APBN dan menjaga APBN yang sedang berjalan semuanya bisa berjalan dengan baik

Sebab, menurut dia, tansisi pemerintahan secara tradisi harus tetap juga untuk menciptakan momentum kemajuan.

Sebagaimana diketahui, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal dilakukan pada 20 Oktober 2024.

 

Baca juga: Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com