Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus "Vina Cirebon"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut kasus pembunuhan Vina Arsita Dewi alias Vina Cirebon secara transparan.

Menurutnya, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut.

"Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya," ujar Jokowi saat memberikan keterangan usai meninjau Pasar Lawan Agung di Sumatera Selatan pada Kamis (30/5/2024) sebagaimana dikutip keterangan resmi.

Menurut Jokowi, jika ada hal-hal yang sebelumnya ditutupi maka itu tak perlu dilakukan lagi.

"Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Ya," lanjutnya.

Baca juga: Polda Jabar Hapus 2 DPO Kasus Vina Cirebon, Hotman Paris: Sama Saja Mau Menutup Cepat Perkara

Diberitakan, kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 terus bergulir di kepolisian usai Pegi Setiawan (30) ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu (26/5/2024).

Sebagai informasi, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya yang bernama Muhammad Rizky Rudian (Eki) pada Sabtu (27/8/2016).

Awalnya, Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal.

Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh.

Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka.

Atas kejadian itu, di tahun 2016 Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka.

Baca juga: Keluarga Vina Cirebon Buka Suara: Tak Terima 2 DPO Dihapus dan Pertanyakan Pegi sebagai Tersangka

Namun, hanya delapan tersangka yang berhasil ditemukan keberadaannya dan ditangkap, sedangkan tiga tersangka lainnya menjadi DPO.

Delapan tahun berjalan, polisi belum bisa menemukan ketiga DPO tersebut.

Sampai akhirnya, kasus Vina kembali viral usai dibuat film.

Polda Jabar akhirnya kembali melakukan penyidikan atas kasus Vina dan berhasil menangkap Pegi Setiawan yang merupakan satu dari ketiga DPO yang selama ini dicari.

Sementara dua DPO lainnya dianggap tidak ada atau hanya fiktif.