Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Kompas.com - 25/05/2024, 13:03 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menyebut tidak ada koalisi dan oposisi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut sistem presidensial.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, pernyataan Megawati tersebut adalah sinyal agar presiden di Indonesia tidak takut dengan parlemen.

“Pernyataan Mega itu dimaksudkan agar presiden jangan takut parlemen, cukup takut pada rakyat,” kata Adi saat dihubungi, Sabtu (25/5/2024).

Baca juga: Megawati: Tidak Ada Koalisi dan Oposisi, Sistem Kita Presidensial

Secara singkat, Adi menyampaikan, sistem presidensial adalah sistem yang presidennya dipilih langsung oleh rakyat dengan mekanisme satu orang satu suara (one man one vote).

Sistem presidensial juga tidak seperi parlementer yang presidennya dipilih oleh parlemen.

Merujuk pada sistem presidensial, presiden di Indonesia harusnya tegak lurus dan tunduknya hanya pada rakyat, bukan pada parlemen.

Namun, yang terjadi di Indonesia, sistem presidensial justru terasa seperti parlementer karena presiden terpilih cenderung takut dengan politisi dan parlemen.

“Tak mengherankan kalau kemudian presiden terpilih cenderung merangkul banyak partai untuk mengamankan parlemen supaya tak ada rongrongan dari parlemen,” ucap dia.

Lebih lanjut, dalam sistem presidensial, pihak yang menang pemilu menjadi penguasa. Sementara itu, yang kalah berada di luar kekuasaan.

Baca juga: PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

Adi mengatakan, sistem presidensial di Indonesia cenderung aneh karena kerap merangkul pihak yang kalah.

“Mestinya ini dipraktikkan di Indonesia. Problemnya, sistem presidensialis di Indonesia aneh, yang kalahpun dirangkul,” kata dia.

Pernyataan Megawati soal koalisi dan oposisi itu disampaikan dalam pidato politiknya saat membuka rapat kerja nasional (rakernas) PDI-P ke-5, Jumat (24/5/2024).

Awalnya, Megawati saat menceritakan proses kerja sama politik PDI-P dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Megawati menegaskan bahwa tidak ada istilah koalisi dan oposisi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sebab, menganut sistem presidensial, bukan parlementer.

“Saya harus mengatakan karena saya waktu mereka bertiga (Ketua Umum PPP, Perindo, Hanura) itu minta pada saya kalau kami bergabung... yang lucu bilangnya begini ‘Ibu kalau kami koalisi'. Ndak bisa, saya langsung bilang begitu,” kata Megawati

"Karena saudara-saudara sekalian, anak-anakku tersayang, harus distressing bahwa banyak sekali mereka yang salah karena dalam sistem ketatanegaraan kita, boleh tanya pada Pak Mahfud. Sistem kita adalah presidential system jadi bukan parlementer. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi,” ujar dia.

Oleh karena itu, menurut Megawati, kerja sama politik dengan PPP, Hanura, dan Perindo tidak bisa disebut sebagai koalisi.

“Jadi memang agak susah sebetulnya karena kalau tidak ikut lalu apa ya? Jadi saya bilang pada mereka bertiga kerja sama karena memang begitulah, tidak bisa koalisi. Karena kita sistemnya nanti parlementer,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com