Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Tidak Ada Koalisi dan Oposisi, Sistem Kita Presidensial

Kompas.com - 24/05/2024, 19:12 WIB
Vitorio Mantalean,
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung soal koalisi dan oposisi dalam pidato politiknya saat membuka rapat kerja nasional (rakernas) PDI-P ke-5, Jumat (24/5/2024).

Hal itu disampaikan Megawati saat menceritakan proses kerja sama politik PDI-P dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Megawati menegaskan bahwa tidak ada istilah koalisi dan oposisi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sebab, menganut sistem presidensial, bukan parlementer.

“Saya harus mengatakan karena saya waktu mereka bertiga (Ketua Umum PPP, Perindo, Hanura) itu minta pada saya kalau kami bergabung... yang lucu bilangnya begini ‘Ibu kalau kami koalisi'. Ndak bisa, saya langsung bilang begitu,” kata Megawati membuka Rakernas PDI-P di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat.

Baca juga: Kata Megawati soal Sikap PDI-P Terhadap Pemerintahan ke Depan

"Karena saudara-saudara sekalian, anak-anakku tersayang, harus distressing bahwa banyak sekali mereka yang salah karena dalam sistem ketatanegaraan kita, boleh tanya pada Pak Mahfud. Sistem kita adalah presidential system jadi bukan parlementer. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi,” ujarnya melanjutkan.

Oleh karena itu, menurut Megawati, kerja sama politik dengan PPP, Hanura, dan Perindo tidak bisa disebut sebagai koalisi.

“Jadi memang agak susah sebetulnya karena kalau tidak ikut lalu apa ya? Jadi saya bilang pada mereka bertiga kerja sama karena memang begitulah, tidak bisa koalisi. Karena kita sistemnya nanti parlementer,” katanya.

Kemudian, Megawati mengatakan bahwa apabila tidak berkoalisi maka disebut tidak bekerja sama. Sebab, Indonesia menganut sistem presidensial.

“Lalu, kalau ada yang bertanya kepada saya, kalau tidak ikut? Tidak ini, ya itu artinya tidak ada bersama-sama. Jadi semua pada diam. nah itu yang saya ingin stressing,” ujarnya.

Baca juga: Megawati Cerita Pendirian MK, Ingatkan soal Kewenangan dan Harus Berwibawa

Lebih lanjut, Megawati mengucapkan terima kasih pada PPP, Hanura, dan Perindo yang tetap setia bersama PDI-P setelah pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024 selesai dilaksanakan.

Namun, sayangnya Megawati tidak menegaskan sikap PDI-P apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan mendatang.

Presiden ke-5 RI ini hanya mengatakan bahwa PDI-P tetap harus mendengarkan suara akar rumput dan terus berjuang untuk mewujudkan demokrasi yang sehat.

Menurut dia, hal itu yang harus menjadi skala prioritas guna dibahas dalam rapat koordinasi nasional (rakernas) PDI-P kelima yang digelar mulai Jumat (24/5/2024) ini sampai Minggu (26/5/2024).

Sebagaimana diketahui, sikap PDI-P menjadi bagian yang paling ditunggu dari pidato politik Megawati pada rakernas ke-5 ini. Terutama, setelah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD kalah dalam Pilpres 2024.

Ganjar-Mahfud diketahui kalah dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Puji Ahok, Megawati: Orang yang Berani di PDI-P Hanya yang Mantap, Tidak Goyang-goyang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com