Pimpinan Komisi X DPR Setuju "Study Tour" Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya "Healing"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mengatakan, dirinya setuju jika study tour dihilangkan.

Menurutnya, jika study tour dilakukan ke tempat wisata, maka itu dinamakan healing, bukan study tour.

Dede merespons bus study tour SMK Lingga Kencana Depok yang mengalami kecelakaan di Ciataer, Subang, dan menyebabkan 11 orang tewas.

Usai insiden itu, sejumlah daerah melarang sekolah untuk study tour.

"Kalau saya melihatnya ini kan sekarang konsepnya sekolah merdeka. Mereka belajar. Apa output daripada study tour? Kalau kunjungannya studi, ke museum, ke kebun binatang, ke tempat bersejarah, yang ada studinya, project base-nya, masih logis," ujar Dede di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

"Kalau tujuannya ke tempat wisata, itu bukan study namanya. Healing," sambungnya.

Baca juga: Menparekraf Sandiaga Uno Tak Setuju Study Tour Ditiadakan

Dede menjelaskan, jika ingin healing, maka lebih baik dilakukan bersama keluarga.

Dia menyebut output study tour perlu ditinjau ulang, sejauh mana pengaruh study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa.

"Jika ternyata tidak memberikan output pada pengembangan pendidikan, karena yang umumnya terjadi itu ada sedikit pemaksaan. Kalau enggak ikut study tour katanya ijazah ditahan atau apa, ini kan sebenarnya enggak boleh," tuturnya.

"Tujuan utama dari study tour itu artinya adalah ya benar-benar melakukan study, bukan jalan-jalan. Nah ini yang harus kita review kembali melalui peraturan menteri pendidikan nantinya," sambung Dede.

Baca juga: Kondisi Lima Korban Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana di RS Bhayangkara, Masih Diobservasi Ketat

Maka dari itu, Dede menegaskan dirinya sepakat dan setuju dengan beberapa pemerintah daerah yang menghilangkan study tour.

Dia lantas memosisikan dirinya sebagai pejabat di sebuah pemda, di mana dirinya pasti akan mengurangi risiko.

"Karena kalau domainnya melarang study tour atau tidak, itu nanti melalui peraturan menteri. Kalau daerah adalah mengurangi risiko dengan cara mengurangi perjalanan-perjalanan yang tidak perlu. Sekali lagi, kita akan review apakah study tour masuk di dalam kurikulum atau tidak," jelas Dede.

Terkait insiden study tour yang menimpa siswa dan guru SMK Lingga Kencana Depok, Dede menyebut pergi ke Ciater, Jawa Barat tidak berkorelasi sama sekali dengan study.

Dia menegaskan pemerintah daerah harus menghilangkan study tour supaya kejadian serupa tidak terulang.

Baca juga: Larangan Study Tour ke Luar Kota Berisiko Tinggi, Tuai Pro Kontra Orangtua Murid

Apalagi, kata Dede, terkadang persiapan untuk study tour hanya ala kadarnya, karena terbentur biaya.

"Dan kadang-kadang orang tua pun merasa kayak dipaksa. Dalam tanda kutip dipaksa untuk biayai padahal tidak ada opsi tidak ada pilihan. Mereka hanya mengikuti saja. Kalau misalnya diberikan ortu, 'ayo kita opsinya ke mana', mungkin itu masih mending. Tapi kalau misalkan tiba-tiba hanya, 'ini mau ke sini, biayanya segini', gitu," jelas Dede.

"Kadang-kadang ada dari Jakarta study tour ke Bali. Mau ngapain? Kejauhan, biaya tinggi, dan bebankan ortu. Dan ortu enggak bisa nolak karena dalam tanda kutip ada semi paksaan," imbuhnya.