Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporkan Soal Bea Cukai ke Jokowi, Sri Mulyani: Yang Viral-viral Harus Diperbaiki

Kompas.com - 15/05/2024, 15:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (15/5/2024).

Sri Mulyani menyebut, dalam pertemuan itu, ia melaporkan soal kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang akhir-akhir ini disorot publik.

Dalam laporannya, Sri Mulyani juga menceritakan beberapa persoalan yang viral di media sosial kepada Presiden.

"Saya laporkan Bea Cukai, dan pembahasan mengenai apa yang terjadi di situasi yang dihadapi oleh seluruh jajaran di lapangan," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore.

"Yang viral-viral, dan penyebab dari sisi peraturan, penyebab dari sisi prosedur yang harus diperbaiki anak buah kita," tegasnya.

Baca juga: Sri Mulyani Lagi-lagi Bertemu Pimpinan Bea Cukai, Bahas Keluhan Masyarakat

Di sisi lain, bendahara negara itu juga mengakui perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini berkejaran dengan beban kerja Bea Cukai yang semakin besar.

Hal itu juga ia sampaikan kepada Kepala Negara.

"Dengan teknologi saat ini yang berubah sangat cepat. Volume kegiatan dan beban yang luar biasa besar. Itu semua tadi kami sampaikan dan kita akan mengambil langkah-langkah langkah untuk terus memperbaikinya," jelasnya.

Saat ditanya lebih lanjut seperti apa tanggapan Presiden, Sri Mulyani tidak memberikan jawaban.

Kemudian ketika ditanya perihal kapan Presiden Jokowi akan melakukan rapat membahas kinerja Bea Cukai, Sri Mulyani juga tidak menjawab.

Baca juga: Tahun Lalu Pajak, Tahun Ini Giliran Bea Cukai yang Dikuliti Warganet

Diketahui, DJBC Kemenkeu beberapa pekan terakhir menjadi sorotan masyarakat.

Hal ini seiring dengan sejumlah keluhan yang disampaikan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh DJBC.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati pun sebelumnya sudah memberikan arahan terhadap pimpinan DJBC pada April 2024.

Saat itu, Sri Mulyani meminta DJBC untuk memperbaiki layan imbas viralnya tiga kasus terkait kebijakan importasi barang yang viral di media sosial (medsos).

Adapun ketiga kasus yang viral itu mengenai masyarakat yang membeli sepatu bola seharga Rp 10 juta tapi diminta bea masuk Rp 31 juta, bantuan alat belajar untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dikenakan bea masuk ratusan juta, dan kiriman paket mainan Megatron milik influencer yang ditahan Ditjen Bea Cukai.

Baca juga: Soal Boks Mainan Megatron Influencer Rusak, Ini Penjelasan Bea Cukai dan DHL

Sementara itu, Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan, ia akan menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas kinerja Bea Cukai.

"Ya nanti akan kami ratas-kan, di rapat internal (kabinet)," ujar Jokowi saat sesi tanya jawab dengan wartawan di RSUD Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com