Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Beberkan Progres Infrastruktur Pendukung PON XXI Aceh-Sumut

Kompas.com - 15/05/2024, 14:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XXI akan digelar di dua provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Ajang olahraga empat tahunan itu dijadwalkan berlangsung pada 8-20 September 2024.

"PON XXI-2024 akan diselenggarakan di dua provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Utara, berlangsung tanggal 8-20 September 2024. Terhitung mulai hari ini, berarti tinggal 117 hari (menuju hari H)," ujar Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Selasa (14/5/2024).

Ia menjelaskan, untuk pelaksanaan di Aceh akan mempertandingkan 33 cabang olahraga (cabor), 42 disiplin cair dan 510 nomor pertandingan.

Baca juga: Sukseskan PON 2024, Pemprov Sumut Manfaatkan TI untuk Pendaftaran hingga Logistik

Nantinya diperkirakan ada 5.366 atlet dan 2.752 ofisial yang mengikuti penyelenggaraan PON di Aceh.

Sementara itu, penyelenggaraan PON di Sumut mempertandingkan 35 cabor, 46 disiplin cabor dan 528 nomor pertandingan.

Diperkirakan ada 6.281 atlet dan 3.140 ofisial yang akan hadir untuk pelaksanaan PON Sumut.

"Untuk itu kita sudah melakukan rapat tingkat menteri untuk mendapatkan persetujuan, mengupgrade progres dan mencari solusi dari berbagai isu yang tertunda dengan para stakeholder terkait," tutur Muhadjir.

"Kemudian berdasarkan laporan masing-masing kementerian/lembaga pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, pembangunan instruktur utama dan pendukung di kedua provinsi itu dipastikan sudah berjalan dengan lancar," lanjutnya.

Ia berharap infrastruktur fisik betul-betul siap digunakan saat PON 2024 dilaksanakan.


Muhadjir mencontohkan, pembangunan Stadion Utama Sumut kini sudah mencapai 41,27 persen.

Lalu untuk revitalisasi Stadion Harapan Bangsa Aceh mencapai 31,35 persen.

Di sisi lain, untuk memenuhi beberapa kebutuhan anggaran akomodasi para atlet dan ofisial akan dilakukan sharing cost sebesar 50 persen untuk pemerintah daerah dan 50 persen pemerintah daerah yang mengirim peserta PON.

Baca juga: 758 Atlet Jateng dari 60 Cabor Bertanding di PON Aceh-Sumut, Targetkan Peringkat Tiga Besar

Muhadjir menyebut, kebijakan itu diambil atas saran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Kemudian penambahan anggaran untuk peralatan pertandingan, opening ceremony, dan closing ceremony akan dialokasikan melalui alokasi belanja tambahan yang nanti sudah diusulkan melalui Pak Menpora yang akan diproses dari Kementerian Keuangan," tutur Muhadjir.

"Kemudian usulan anggaran tambahan untuk sarana pendukung pon oleh Pemprov Aceh dan Pemprov Sumut akan dinilai oleh Kemenpora, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PUPR," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com