Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 10/05/2024, 20:41 WIB
Yogarta Awawa Prabaning Arka,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengimbau calon kepala daerah yang diusung PAN pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mewarisi semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Zulhas pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PAN di JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2024).

Zulhas menilai, Jokowi dan Prabowo mampu mengesampingkan sakit hati dan hinaan demi kemajuan Indonesia.

Ia mencontohkan, Prabowo yang kalah pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019, tetap bersedia menerima "pinangan" Jokowi menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).

Baca juga: Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

“Saya minta nanti gubernur, bupati, serta wali kota yang diusung PAN semangatnya harus sama seperti Jokowi dan Prabowo,” kata Zulhas di JS Luwansa, Jumat (10/5/2024).

Zulhas menambahkan, akrabnya hubungan Prabowo dan Jokowi membuat pergantian kepemimpinan berjalan mulus. Hal ini membawa manfaat besar untuk kemajuan Indonesia.

Ia mencontohkan, beberapa presiden Indonesia sebelumnya mengakhiri kekuasaan dengan akhir yang tidak menyenangkan.

"Dulu, Bung Karno turunnya gak enak. Begitu juga dengan Soeharto dan Gus Dur. Sementara itu, Jokowi menarik Prabowo untuk masuk ke kabinetnya. Ini merupakan kerja sama yang luar biasa,” tambahnya.

Baca juga: Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Terkait rekomendasi calon kepala daerah, PAN tidak hanya berfokus pada satu orang dan akan menilai rekam jejak dan elektoral setiap calon.

Pasalnya, untuk dapat mengusung calon di Pilkada 2024, partainya masih membutuhkan koalisi dengan partai lain.

Oleh karena itu, calon kepala daerah dapat berkoordinasi dengan pendukungnya untuk menilai kepatutan. Selanjutnya, PAN akan menilai calon kepala daerah pada aspek elektoral beserta rekam jejak untuk menilai peluang kemenangan.

Selain itu, calon kepala daerah juga dapat menilai apakah dukungan yang diberikan partai memiliki kekuatan elektoral atau tidak. Sebab, PAN juga akan memilah dan memutuskan pihak yang akan diusung.

Baca juga: Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

“Untuk memutuskan hal tersebut, kami sama sekali tidak ada urusan pribadi. Kami ingin yang terbaik untuk Indonesia. Calon yang datang dari kabupaten, kota, atau provinsi merupakan saudara karena semuanya dekat dan sahabat kami," imbuhnya.

Dalam memberikan rekomendasi calon kepala daerah, Zulhas menilai bahwa saat ini, hasil survei bukanlah satu-satunya metode yang sahih. Pasalnya, terdapat berbagai faktor yang dapat menentukan kemenangan di Pilkada 2024, seperti koalisi dan ketokohan.

Selain itu, pemilih muda yang sebagian besar milenial dan generasi Z (gen Z) juga mempertimbangkan jejak digital calon.

“Survei sebagai indikator oke, tapi bukan satu-satunya. Kami sudah pernah mengalami mendapatkan hasil survei yang oke, tapi kalah saat pemilihan,” kata Zulhas.

Baca juga: Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Zulhas berpesan agar calon gubernur, wali kota, serta bupati yang diusung PAN harus berkomitmen membangun daerah dan bebas dari budaya "minta proyek".

“PAN tidak pernah minta proyek. Bisa cek gubernur, bupati, atau wali kota yang kami usung tidak meminta proyek. Kami hanya minta mereka penuhi janjinya seperti matahari yang tidak pernah ingkar janji,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Nasional
Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Nasional
Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Nasional
Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Nasional
PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com