Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Kompas.com - 08/05/2024, 11:25 WIB

Dian Erika Nugraheny,

Krisiandi

Tim Redaksi

Dian Erika Nugraheny

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Presiden Joko Widodo melambaikan tangan disela-sela meninjau lokasi pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Desa Tuloa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Senin (22/4/2024). Presiden meninjau pembangunan bendungan dengan kapasitas tampung 84,10 juta meter kubik, yang dimulai pada tahun 2019 dan diperkirakan selesai pada Oktober 2024. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/rwa.(ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan hingga saat ini tidak ada rencana untuk mempercepat jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dari November ke September.

Hal itu disampaikannya saat ditanya wartawan perihal surat presiden (surpres) revisi Undang-undang Pilkada yang saat ini dikabarkan sudah sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Enggak ada, enggak ada. Sampai saat ini tidak ada yang namanya untuk percepatan atau pemajuan pilkada," ujar Jokowi kepada wartawan usai meninjau Pasar Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagaimana dilansir keterangan resmi pada Rabu (8/5/2024).

Saat ditanya lebih lanjut apakah arti Pilkada 2024 tetap digelar sesuai jadwal pada November, Kepala Negara membenarkannya.

"Iya (tetap November). Enggak ada pengajuan apa pun mengenai itu (percepatan jadwal pilkada)," tegasnya.

Sebelumnya, dilansir dari pemberitaan Kompas.id, DPR mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada 2024 dipercepat dari November 2024 ke September 2024.

Meski tahapan Pilkada serentak 2024 saat ini sudah dimulai, tetapi DPR menyatakan siap membahas revisi UU Pilkada secara cepat.

Adapun Rancangan UU (RUU) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada sebenarnya sudah disepakati menjadi RUU Inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR RI akhir November 2023 lalu.

Dari sembilan fraksi di DPR, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak RUU tersebut.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Demokrat menyatakan menyetujui dengan catatan.

Melalui RUU itu, DPR mengusulkan percepatan Pilkada serentak 2024. Salah satu pertimbangannya yakni menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2024.

Selain itu percepatan pilkada juga diusulkan untuk mengantisipasi jika pilpres 2024 berlangsung dua putaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.