"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, agar tidak memasukkan orang-orang toxic ke dalam pemerintahan, disambut positif.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, Prabowo memang semestinya tidak memasukkan orang-orang toxic ke dalam pemerintahan karena akan berbahya bagi masyarakat.

“Pastinya orang yang toxic jangan masuk dalam pemerintahan, bahaya untuk rakyat,” kata Dave kepada Kompas.com, Sabtu (4/5/2024).

Meski begitu, ia meyakini bahwa orang toxic yang dimaksud Luhut bukanlah kader Golkar. Sebab, selama ini kader Golkar yang masuk ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo telah teruji.

Baca juga: Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

"Semua menteri-menteri dan pejabat dari Golkar telah terbukti hasil karya nyatanya,” klaimnya.

Luhut memang tak menyebut atau memberikan penjelasan soal orang toxic yang dimaksud. Namun, lewat juru bicaranya, Jodi Mahardi, Luhut disebut disebut hanya memberikan saran kepada Prabowo yang nantinya memiliki hak prerogratif untuk menentukan siapa orang-orang yang akan masuk ke dalam pemerintahan.

Terpisah, Ketua Umum relawan pendukung Jokowi, Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi menilai, pesan yang disampaikan oleh Luhut merupakan pesan yang baik.

"Nasihat Pak Luhut bagus. Saya pikir itu aspirasi banyak pihak yang memiliki pandangan yang sama," ujar Budi Arie kepada Kompas.com.

Baca juga: Soal Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Namun demikian, Budi Arie menekankan bahwa penyusunan kabinet pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengatakan, Jokowi juga sudah menyatakan tak ingin ikut campur dalam penyusunan kabinet jika tak dimintai saran oleh Prabowo.

"Pak Jokowi sudah bilang tidak mau ikut campur kecuali beliau dimintai saran. Publik atau siapapun boleh mengajukan saran. Walau keputusan tetap menjadi hak nya Pak Prabowo," ujar Budi.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pesan dari Luhut agar tidak membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan ke depan bakal dipertimbangkan oleh Prabowo.

Baca juga: Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang Toxic

Dasco menilai, pesan Luhut tersebut merupakan sebuah bentuk saran kepada Prabowo yang tidak perlu dipermasalahkan.

"Apa yang disampaikan menurut saya enggak ada masalah dan bisa jadi bahan pertimbangan juga oleh Pak Prabowo dalam nantinya menyusun kabinet Prabowo-Gibran," kata Dasco kepada Kompas.com, Jumat (3/5/2024).

Dasco pun menekankan bahwa hingga kini Prabowo belum memutuskan seperti apa susunan kabinet yang akan dipimpinnya selama lima tahun ke depan.

Wakil Ketua DPR ini lantas mengungkit banyaknya poster yang beredar terkait susunan menteri di kabinet Prabowo-Gibran dan menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

"Karena ya seperti kita tahu ini beberapa versi bermunculan soal menteri di kabinet walau kita sudah bantah bahwa belum ada yang namanya versi kabinet yang dikeluarkan resmi Pak Prabowo," jelas Dasco.