Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyarankan supaya sejumlah partai yang ingin bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bersikap konsisten mendukung pemerintah.

Menurut Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, partai pendukung pemerintah sebaiknya tidak mengambil sikap bertentangan supaya tidak menimbulkan gejolak.

Andi menyinggung soal partai koalisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang justru kini menjadi oposisi.

Dia berharap hal itu terjadi di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

"Misalnya dari pendukung 01 dan 03 bergabung masuk dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo, maka harus konsisten (mendukung)," kata Andi dalam program Satu Meja The Forum dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Kamis (2/5/2024).

Baca juga: PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

"Jangan seperti sekarang ini kan ada di dalam pemerintahan tetapi rasa oposisi. Kalau dalam pemerintahan harus bersama-sama kita dalam konteks koalisi pemerintahan," sambung Andi.

Andi menegaskan keputusan tentang penerimaan partai yang akan bergabung ke pemerintahan diserahkan kepada Prabowo selaku Presiden terpilih.

Dia juga menyarankan supaya tidak semua partai politik bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran supaya tetap ada oposisi yang seimbang di parlemen.

Dia menjelaskan, untuk saat ini, partai yang masuk dalam koalisi Prabowo-Gibran sekaligus berada di parlemen ada empat partai yaitu Partai Gerindra, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar.

Baca juga: Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Sebelumnya diberitakan, terdapat 3 partai politik yang disebut-sebut ingin merapat ke kubu Prabowo-Gibran. Mereka adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Padahal ketiga partai itu membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan mengusung calon presiden-calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan berhadap-hadapan dengan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Akan tetapi, Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) belum memutuskan apakah mereka akan menerima ketiga partai itu.

Di sisi lain, terdapat gejolak dari salah satu anggota KIM, yakni Partai Gelora, mengenai kabar upaya menjalin komunikasi antara PKS dan Prabowo.

Baca juga: Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Partai Gelora bereaksi keras dan menolak jika PKS hendak merapat ke kubu Prabowo-Gibran, dengan alasan perbedaan sikap politik sejak Pilpres 2024.

Sejumlah tokoh Partai Gelora merupakan mantan kader PKS seperti Anis Matta, Fahri Hamzah, dan Mahfuz Sidik.