Jadi Presiden Terpilih, Kekayaan Prabowo Capai Rp 2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekayaan presiden terpilih, Prabowo Subianto mencapai Rp 2.042.682.732.691 atau Rp 2 triliun.

Kekayaan itu tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk keperluan pencalonan presiden tahun 2024.

Kekayaan Prabowo didominasi surat berharga dengan nilai mencapai Rp 1.701.879.000.000 atau Rp 1,7 triliun.

Baca juga: Titiek Soeharto Tersipu Saat Ditanya Kemungkinan Dampingi Prabowo

Pada umumnya, kolom surat berharga dalam LHKPN berisi kepemilikan saham di sejumlah perusahaan.

Komponen kekayaan Prabowo paling banyak lainnya adalah 10 aset lahan dan bangunan dengan nilai Rp 275.320.450.000 atau Rp 275 miliar.

Di antara aset properti itu, terdapat lahan dan bangunan seluas 8.365 meter persegi/2.175 meter persegu di Jakarta Selatan dengan nilai Rp 158.491.875.000.

Selain properti, Prabowo melaporkan kepemilikan 8 alat transportasi dan mesin senilai Rp 1.258.500.000.

Baca juga: Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Terima Kasih ke Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Banyak mobil Prabowo merupakan Jeep, mulai dari tahun 1992, 1994, hingga 2002.

Kemudian, Prabowo melaporkan kepemilikan harta bergerak lain senilai Rp 16.415.023.500 serta kas dan setara kas senilai Rp 47.809.759.191.

Karena tidak memiliki utang, Prabowo memiliki kekayaaan Rp 2.042.682.732.691.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Girban Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029.

Penetapan dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan dua kandidat lain, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"KPU menetapkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Umum 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.