Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

KOMISI Pemilihan Umum (KPU), Rabu (20/3/2024), telah mengumumkan perolehan suara Pemilu 2024. KPU menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul pada Pemilu Presiden 2024.

Namun, hasil akhir dari seluruh tahapan Pemilu 2024 masih harus menanti putusan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Begitu terkonfirmasi, siapa pun pemenang Pemilu 2024 diharapkan dapat melanjutkan kinerja positif dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk soal perdamaian dunia.

Pemilu serentak pertama Indonesia pada 2024 ini memang digelar di tengah eskalasi geopolitik global. Salah satu di antaranya adalah perang di Ukraina yang dimulai sejak invasi Rusia pada 24 Februari 2022.

Dampak perang Ukraina dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam hal ekonomi, misalnya, perang Ukraina berdampak besar pada pasokan gandum dan bahan baku pupuk dunia, selain mengguncang sektor energi.

Baca juga: Krisis Pangan Global, Ancaman Lebih Besar dari Invasi Rusia ke Ukraina

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta, mengatakan, persoalan geopolitik pada akhirnya sangat berkorelasi dengan tren ekonomi global. Perang Rusia-Ukraina bukan perkecualian.

"Kalau eskalasi antara Ukraina dan Rusia berlanjut, pasti berpengaruh terhadap stabilitas geopolitik dunia, (dan ini) otomatis berpengaruh juga ke ekonomi,” ujar Arif, Kamis (14/3/2024), kepada Kompas.com.

Posisi Indonesia, lanjut Arif, adalah sesuai amanat konstitusi, yaitu terus terlibat aktif membangun dunia yang damai, menyerukan perdamaian.

“Posisi kita yaitu membangun agar resolusi damai terjadi (di Ukraina), baik melalui mekanisme di PBB maupun forum lain seperti G20,” imbuh Arif.

Langkah ini sejalan dengan tujuan soft power Indonesia. Hal ini mencakup upaya meningkatkan keamanan eksternal melalui langkah-langkah damai, termasuk kesuksesan menjadi tuan rumah KTT dan Presidensi G20 pada 2022, untuk kemudian dapat mengambil posisi yang diperhitungkan dalam peta geopolitik global.

Jembatan perdamaian

Upaya Jokowi untuk memitigasi dampak konflik Rusia-Ukraina patut mendapat perhatian. Memposisikan Indonesia sebagai “jembatan perdamaian”, Jokowi melakukan sejumlah inisiatif diplomatik, termasuk kunjungan untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Jokowi menjelaskan, perang di Ukraina menimbulkan kekhawatiran serius terkait krisis pangan global akibat terganggunya pasokan pangan, bahan baku pupuk, dan energi. Dampak terbesar dari krisis ini dirasakan oleh negara-negara berkembang.

Lalu, pada Maret 2022, bersama 140 negara lain, Indonesia ikut memberikan suara mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meminta Rusia untuk menarik pasukannya dari Ukraina.

Berikutnya, pada Mei 2023, Jokowi bertemu kembali dengan Zelenskyy pada KTT G7 di Hiroshima, Jepang. Sekali lagi, Jokowi menyatakan kesiapan Indonesia menjadi "jembatan perdamaian" antara Rusia dan Ukraina.

“Indonesia siap menjadi jembatan perdamaian antara Ukraina dan Rusia, dan mengakhiri konflik internasional telah menjadi salah satu prioritas tujuan kebijakan luar negeri Indonesia,” ujar Jokowi kepada Zelenskyy.

Sebagai tanggapan, Zelenskyy mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas kunjungannya ke Ukraina. Menurut Zelenskyy, kunjungan Jokowi ke Ukraina pada 2022 sangat berarti bagi negara dan rakyatnya dalam situasi sulit yang tengah dihadapi.

Dampak kemanusiaan dari invasi Rusia sangat nyata terutama bagi rakyat Ukraina. Begitu banyak warga sipil yang harus mengungsi, terluka, bahkan kehilangan nyawa, selain hancurnya infrastruktur penting di Ukraina.

Pekerjaan rumah pemerintahan baru

Kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah G20 pada 2022 berkontribusi pada seruan perdamaian dari kelompok negara-negara ini.

Setahun setelahnya, Indonesia juga menjadi Ketua ASEAN dengan mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Sebagai pemimpin de facto ASEAN, Indonesia terus memperkuat respons kawasan terhadap tantangan global dengan menegakkan prinsip “penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah semua negara”.

Pada November 2023, di depan publik Amerika Serikat, Jokowi menyatakan bahwa Indonesia memiliki dan mengamalkan Pancasila. Ini merupakan seperangkat prinsip yang diabadikan dalam konstitusi negara sebagai panduan untuk mengelola perbedaan guna mencapai perdamaian dan stabilitas.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan kita harus memenuhi tanggung jawab ini sekarang," ujar Jokowi sembari menekankan solidaritas global dan kepemimpinan adalah kunci untuk mengakhiri perang di Ukraina akibat invasi Rusia.

Kepemimpinan Indonesia berlanjut pada 2023 dengan menjadi tuan rumah MIKTA, kelompok lima negara kekuatan menengah yang terdiri atas Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.

Para pemimpin pertama MIKTA berkomitmen untuk menjaga demokrasi, menjunjung hukum internasional, serta mempromosikan multilateralisme dan kerja sama internasional. Seiring dengan menguatnya negara-negara menengah yang kian mempengaruhi dinamika internasional, MIKTA turut menjadi representasi pengaruh Indonesia terhadap situasi global.

Indonesia harus terus mengedepankan sikap politik berdasarkan konstitusi yang menjunjung tinggi perdamaian dunia dan berperan aktif dalam mewujudkannya. Ini senada dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika berbicara di pertemuan para Menteri Luar Negeri (FMM) G20 pada 2022, merespons situasi di Ukraina.

Retno mengatakan saat membuka FMM G20 di Nusa Dua, Bali, "Merupakan tanggung jawab kita untuk membangun jembatan daripada tembok, demi menjunjung kepentingan bersama dibanding kepentingan personal, serta menjadi bagian dari solusi."

Pakar hubungan internasional Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, berpendapat, semua upaya yang telah dilakukan Jokowi masih harus terus ditindaklanjuti dengan tujuan utama untuk membangun kepercayaan terutama dari para korban di Ukraina tentang keseriusan upaya Indonesia untuk menjadi jembatan perdamaian Rusia-Ukraina.

Seiring dengan segera dibentuknya pemerintahan baru Indonesia pada tahun ini, upaya yang sudah ditempuh Pemerintahan Jokowi terkait perdamaian dunia harus terus dilanjutkan, termasuk menciptakan perdamaian yang adil dan abadi di Ukraina.

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI