TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Centra Initiative sekaligus peneliti senior Imparsial, Al Araf menyebutkan, penggunakan kembali istilah Organisasi Papua Merdeka atau OPM tidak akan menyelesaikan masalah dan konflik di Papua.

“Justru istilah itu cenderung berdampak pada terjadinya stigmatisasi masyarakat di Papua, dan cenderung menggunakan pendekatan operasi militer dalam mengatasinya,” ujar Al Araf saat dihubungi, Selasa (16/4/2024).

Diketahui, TNI mengedepankan operasi teritorial di Papua dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterakan masyarakat Papua.

Pergantian nomenklatur dari semula Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi OPM, sebut Al Araf, cenderung mengedepankan operasi militer.

Baca juga: Pangdam Kasuari Ingatkan Prajurit Kodam Tetap Waspada setelah Perubahan KKB Jadi OPM

Al Araf mengatakan, penyelesaian masalah di Papua seharusnya mengedepankan proses dialog.

“Sudah saatnya penyelesaian konflik di Papua dilakukan dengan jalan damai. Semua pihak perlu menahan diri dan menahan gencatan senjata dan maju ke meja perundingan,” kata Al Araf.

“Perlu jeda kemanusiaan untuk penyelesaian konflik Papua menuju arah ruang dialog yang equal,” ucap dia.

Terbaru, Komandan Koramil (Danramil) Aradide Letda (Inf) Oktovianus Sogalrey tewas ditembak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-OPM atau KKB di jalan trans Paniai-Intan Jaya, pada Rabu (10/4/2024).

Baca juga: Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari TNI

TPNPB-OPM atau KKB mengaku bertanggung jawab atas penembakan itu.

Al Araf prihatin atas bertambahnya korban jiwa karena konflik di Papua.

“Kondisi itu harusnya jadi penanda buat pemerintah bahwa penyelesaian konflik Papua perlu menggunakan pendekatan baru untuk menyelesaikannya. Sudah saatnya meninggalkan pendekatan kekerasan berlebihan di Papua,” ujar Al Araf.

Al Araf mengatakan, pemerintah melihat persoalan Papua dengan pendekatan top down dan tidak dialogis.

“Harusnya di wilayah konflik itu solusi penyelesaiannya berasal dari kesepakatan pihak yang berkonflik, yakni antara pemerintah dan pihak Papua,” kata Al Araf.

Dengan demikian, lanjutnya, solusi tersebut hasil dari kesepahaman dua pihak yang berkonflik dan kemungkinan besar akan jalan seperti di Aceh.

Baca juga: OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

“Selama ini pendekatannya lebih banyak aspek ekonomi saja. Sementara soal keadilan hukum atas kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi diabaikan, dan isu lainnya,” kata Al Araf.