Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Anggap Wajar jika Jokowi Diajak Prabowo Bahas Kabinet ke Depan

Kompas.com - 26/03/2024, 18:45 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menganggap wajar jika calon presiden (capres) pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto mengajak Presiden Joko Widodo untuk membahas kabinet pemerintahan ke depan.

Ia mengatakan, selama ini Jokowi telah menunjukkan banyak contoh baik untuk situasi politik Tanah Air.

Maka, wajar jika ia dilibatkan dalam pembahasan kabinet mendatang.

“Ya sangat wajarlah kalau Pak Jokowi diajak gitu lho, dan bagaimanapun Pak Jokowi sekarang masih Presiden, Pak Prabowo bagian dari koalisi sekarang dan hubungan mereka sangat baik,” ujar Yandri pada Kompas.com, Selasa (26/3/2024).

Baca juga: Gerindra: Prabowo yang Akan Menjembatani Hubungan Jokowi dengan PDI-P

Baginya, Prabowo dan Jokowi telah menunjukkan persatuan yang diinginkan masyarakat.

Meskipun, keduanya sempat berkompetisi pada Pilpres 2014 dan 2019.

“Bahkan walaupun mereka rival selama ini tapi bisa bersatu, dan Pak Jokowi banyak memberikan contoh dalam kehidupan berpolitik kita, maka sangat wajar jika Pak Jokowi diajak berembug dan mungkin tokoh-tokoh yang lain,” tutur dia.

“Intinya Pak Prabowo ini saya lihat sangat komunikatif dan sangat menghormati para tokoh bangsa dan beliau sangat terbuka menerima masukan dari pihak manapun,” kata dia.


Di sisi lain, Yandri juga mengakui bahwa pembicaraan soal susunan kabinet mulai dibahas oleh Prabowo dengan ketua umum partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Namun, ia mengeklaim saat ini belum mengetahui berapa jatah kursi menteri yang bakal diberikan Prabowo untuk PAN.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Penuntasan Rekonstruksi Pasca Gempa Palu Berakhir Desember 2024

Menurut dia, pembicaraan itu menjadi wewenang Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Prabowo sebagai pemenang pilpres.

“Berapa menteri dari PAN, siapa orangnya, di posisi mana, saya juga enggak tahu, karena itu sekali lagi wewenang penuh ketua umum PAN yang sudah diberikan mandat penuh oleh partai,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com