Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mayjen TNI Rido Hermawan, M.Sc
Pengajar Lemhannas

Tenaga Ahli Pengajar Bidang Kewaspadaan Nasional di Lemhannas

Urgensi Kelanjutan dan Kelangsungan Kepentingan Nasional Indonesia

Kompas.com - 23/03/2024, 10:27 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEJAK periode awal kemerdekaan pada 1945, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan berkaitan dengan menjaga persatuan, stabilitas, dan kemajuan bangsa.

Dalam konteks ini, keberlanjutan dan keberlangsungan kepentingan nasional menjadi keharusan yang tak terelakkan—demi mengantarkan bangsa ini menuju masa depan gemilang.

Keberlanjutan mengacu pada upaya untuk memelihara dan meningkatkan kualitas hidup manusia, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dalam konteks Indonesia, keberlanjutan menjadi penting dalam berbagai aspek, seperti:

Lingkungan. Menjaga kelestarian alam dan sumber daya alam merupakan landasan bagi pembangunan berkelanjutan.

Indonesia memang kaya akan sumber daya alam, namun eksploitasi berlebihan tanpa memperhatikan kelestariannya, dapat membahayakan generasi mendatang.

Ekonomi. Pembangunan ekonomi berkelanjutan haruslah mengedepankan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan, tentu tidak akan membawa manfaat jangka panjang.

Sosial. Keberlanjutan sosial berarti memastikan akses yang adil bagi seluruh rakyat terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Hal ini penting untuk membangun masyarakat maju dan sejahtera.

Sementara itu, kepentingan nasional adalah tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa.

Sejauh ini, kepentingan nasional kita tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menjaga keberlangsungan kepentingan nasional, berarti memastikan bahwa tujuan dan cita-cita tersebut dapat dicapai secara berkelanjutan.

Hal ini jelas membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Terkait hal tersebut, saat ini Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan terkait dengan perubahan iklim. Sebagai negara yang wilayahnya dilintasi garis Khatulistiwa, sebenarnya sudah sejak ratusan, bahkan ribuan tahun silam, negeri ini jadi salah satu wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Seperti yang sedang kita alami sekarang. Panen padi yang terganggu menyebabkan harga jual beras melonjak di pasaran. Terang saja hal ini mengancam ketahanan pangan.

Persoalan kelola energi dan air, juga tak bisa dipandang sebelah mata oleh pemerintahan baru nanti.

Bencana alam. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, longsor, banjir, dan tanah bergerak.

Beberapa fenomena bencana yang terjadi di Pulau Jawa, sudah cukup menjadi acuan bagi kita untuk belajar lebih cermat dari pengalaman berbangsa.

Bencana alam tentu menyebabkan kerusakan infrastruktur dan ekonomi yang signifikan, tapi paling tidak kita tahu bagaimana meminimalisasi dampaknya.

Ketimpangan sosial. Ketimpangan pendapatan dan akses terhadap layanan publik masih menjadi masalah besar di Indonesia—terutama di kota-kota kecil yang sedang tumbuh. Hal ini dapat memicu gesekan dan konflik sosial, serta menghambat pembangunan nasional.

Tugas berat pemerintah berikutnya, meretas jalan baru untuk meratakan akses pada layanan yang setara, untuk menjauhkan jarak ketimpangan sosial yang kadung melebar.

Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia sejatinya juga memiliki peluang untuk mencapai keberlanjutan dan keberlangsungan kepentingan nasionalnya.

Terhitung dari sekarang, Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2045 mendatang, di mana jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif.

Bonus ini ini bisa menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi—dengan modal besar berupa kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang berlimpah. Hasilnya, sudah terang akan berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Satu lagi peluang yang belum digarap maksimal di negara kita, yaitu kemajuan teknologi. Nyaris semua dimensi kehidupan kita hari ini, tersentuh oleh kecanggihan teknologi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com