Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Apresiasi KPU Tepat Waktu Rampungkan Rekapitulasi Pemilu 2024

Kompas.com - 20/03/2024, 21:25 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang akhirnya menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional tepat waktu.

UU Pemilu mewajibkan KPU RI menetapkan hasil pemilu secara nasional paling lambat 35 hari setelah pencoblosan atau dalam hal ini 20 Maret 2024.

"Kami dari Komisi II memberikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, juga dimonitor oleh teman-teman DKPP, juga pemerintah selama ini," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, ketika menyambangi Kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam, jelang penetapan hasil Pemilu 2024.

Baca juga: Bertemu Jelang Pengumuman KPU, Prabowo-AHY Disebut Tak Bahas Politik

Ia menyinggung bahwa Pemilu 2024 sudah dipersiapkan 2,5 tahun lamanya dengan berbagai dinamika yang terjadi selama tahapannya.

Doli menganggap bahwa pelaksanaan pemilu relatif lancar pada umumnya.

"Bahkan 20 Maret ini kan tadi ada juga orang yang khawatir, bisa enggak 20 Maret selesai', Alhamdulillah selesai," kata dia.

Ia juga tidak mengambil pusing soal rangkaian aksi unjuk rasa yang digelar belakangan ini serta pernyataan-pernyataan yang menyatakan menolak hasil pemilu.

"Saya kira kalau ada aksi, demonstrasi, kita ini kan negara demokratis ya, silakan saja masyarakat menyampaikan atau mengekspresikan aspirasinya," ujar politikus Golkar tersebut.

"Tetapi kan kalau kemudian ditemukan kecurangan dan sebagainya, silakan saja diadukan dan ditempatkan pda koridor yang pada aturan tadi, kalau sengketa administratif ke Bawaslu, kemudian kalau ada sengketa hasil itu ke Mahkamah Konstitusi," kata Doli.

Baca juga: Kondisi Terkini Demo di KPU RI, Massa Berangsur-angsur Membubarkan Diri

Provinsi Papua dan Papua Pegunungan menjadi dua wilayah terakhir yang dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional oleh KPU RI tepat pada hari terakhir.

Penghitungan suara 2 wilayah itu sebelumnya sempat mengalami dinamika dan hambatan yang cukup berarti, sehingga rekapitulasi tingkat provinsi di 2 wilayah itu baru bisa dirampungkan kemarin dan dini hari tadi.


Pada rekapitulasi tingkat nasional, beberapa saksi partai politik juga sempat memprotes bahwa mereka belum mendapatkan formulir salinan D.Hasil rekapitulasi sebelum para jajaran KPU provinsi itu terbang ke Jakarta untuk menghadiri rekapitulasi tingkat nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang Online dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang Online dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com