Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Kompas.com - 19/03/2024, 13:48 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tengah melakukan manajemen risiko dengan memanggil dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Keduanya adalah Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

“Jokowi berusaha untuk mengantisipasi, manajemen risiko, jangan sampai keberadaan PKB sebagai salah satu pilar penting yang menguat untuk mendorong hak angket yang bisa jadi sasaran tembaknya,” ujar pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad pada Kompas.com, Selasa (19/3/2024).

Dia menilai, penggunaan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024 sangat mungkin mengganggu stabilitas politik Tanah Air.

Baca juga: Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Apalagi, dalam pandangannya, hak angket merupakan hak politik yang bisa dipakai partai politik (parpol) untuk menyudutkan Jokowi yang dianggap ikut campur dalam Pemilu 2024.

“Kalau hak angket akan bergulir, diluncurkan, disampaikan di parlemen, bahkan berproses itu akan memunculkan diskusi-diskusi yang arahnya cenderung mendeligitimasi image Jokowi. Bahkan, mendeligitimasi pemerintahan Jokowi khususnya terkait penyelenggaraan pemilu dan demokrasi,” kata Nyarwi.

Nyarwi menilai, Jokowi sudah membaca bahwa hak angket sangat mungkin dipakai untuk menjatuhkan citranya.

Sebab, gugatan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Mahkamah Konstitusi (MK) pasti ditujukan untuk lembaga penyelenggara pemilu, bukan Jokowi.

Apalagi, Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebutkan saat ini penandatanganan hak angket sudah mulai dilakukan lima anggota dewan dari fraksinya.

Baca juga: Anies Datangi Cak Imin Saat Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat: Ingatkan Konsistensi

Artinya, menurut Nyarwi, PKB mulai bergerak menjadi inisiator dorongan hak angket agar di memenuhi syarat untuk di bawa ke rapat paripurna DPR RI.

“Saya kira Jokowi sudah mengantisipasi itu dengan memanggil dua menteri PKB itu. Saya kira itu fenomena penting, karena kalau kita lihat bersamaan itu tadi lima anggota PKB sudah ikut mengusung, menandatangani komitmennya untuk hak angket,” ujar Nyarwi.

Diketahui, pertemuan Jokowi dengan Ida Fauziyah dan Abdul Halim berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Namun, Abdul Halim menyebutkan tak ada pembahasan terkait hak angket dalam perbincangan ketiganya.

Dia mengatakan, Jokowi juga memberikan salam untuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, 2 Menteri PKB Mengaku Tak Bahas soal Hak Angket Pemilu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com