Nasdem Ingin Ada Perjanjian dengan PDI-P soal Hak Angket, Hasto: Sudah Ada Pancasila dan Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto angkat bicara soal keinginan Partai Nasdem membuat perjanjian tertulis untuk mendorong hak angket DPR RI terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Ia menyiratkan penolakan atas usulan yang disampaikan Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim itu.

“Kita sudah ada ideologi pancasila, sudah ada konstitusi, sudah ada pranata kehidupan yang baik tentang nilai-nilai demokrasi yang seharusnya. Itu perjanjian kita,” ujar Hasto ditemui di Jalan Proklamasi No.72, Menteng, Jakarta, Sabtu (9/3/2024).

Baginya, tak perlu ada perjanjian yang dibuat antara partai politik (parpol) kubu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan kubu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Soal Hak Angket Pemilu, Ganjar Yakin Tak Akan Berjalan Mulus

Kerja sama politik yang akan dilakukan melalui hak angket, lanjut Hasto, harus berdasarkan pada keresahan bersama tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 yang buruk.

“Sehingga ketika semua dalam rel bahwa kesadaran pemilu ini adalah yang buruk dan brutal, pemilu di mana sumber daya negara, instrumen negara digunakan untuk memberikan keberpihakan kepada paslon 02, maka semua bergerak,” sebutnya.

“Maka komitmen kita adalah nilai-nilai demokrasi itu, perjanjian kita adalah komitmen kerakyatan itu,” sambung dia.

Hasto lantas mengingatkan bahwa kesadaran bersama muntuk mengawal demokrasi ini penting agar pemilu tidak berjalan dengan mengorbankan masyarakat. Ia menyebutkan, situasi itu pernah terjadi saat Pemilu 1971.

Baca juga: Mahfud Sebut Naskah Akademik Hak Angket Sudah Disiapkan, AHY: Kami Menolak

“Diwarnai pembunuhan rakyat, saat itu melibatkan ABRI sebagai penopang utama kekuasaan dari Pak Harto dan Golongan Karya yang bukan parpol tapi jadi instrumen politik. Lalu ketika kekuatan yang mengoreksi itu dikalahkan, ini menjadi basis penopang 27 tahun pemerintahan orde baru,” imbuh dia.

Sebelumnya, Hermawi menyatakan bahwa tiga parpol pendukung Anies-Muhaimin menginginkan adanya perjanjian dengan PDI-P agar komitmen untuk mendorong hak angket bisa dipertanggungjawabkan.

“Nanti kalau bertemu kami punya proposal kesepakatan-kesepakatan. Satu kata dan perbuatan, jangan lain di bibir, lain di hati. Supaya satu suara selama angket itu ada,” tutur Hermawi ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Sabtu (9/3/2024).