Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desak Bawaslu Selidiki Lonjakan Suara PSI, Formappi: Itu Suara Manusia Bukan Hantu

Kompas.com - 04/03/2024, 18:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pengawasan pada dugaan terjadinya penggelembungan suara untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Menurut dia, kini hanya Bawaslu yang bisa diharapkan di tengah ketidakpercayaan publik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) bermasalah.

"Sekali lagi, kita berharap dalam ketidakpercayaan KPU itu, ada Bawaslu yang bisa menghadirkan kita. Bukti pengawasan kita, sehingga angka-angka itu kemudian bisa kita percaya sebagai angka yang rill dari lapangan. Dari suara manusia bukan suara hantu," kata Lucius di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).

Lucius mengatakan, sejauh ini publik masih belum puas akan pernyataan KPU bahwa tidak ada permainan dalam lonjakan suara PSI.

Baca juga: KPU: Tidak Ada Penggelembungan Suara PSI

KPU, lanjut Lucius, telah memberikan klarifikasi soal lonjakan suara itu murni dari rekapitulasi form C1 hasil.

"Itu dia, untuk percaya KPU sekarang itu butuh waktu juga dan tenaga tersendiri. Karena kita tahu lembaga ini juga dalam kepercayaan yang turun naik belakangan ini. Karena itu kita tidak otomatis langsung percaya pada yang disampaikam KPU," ujar dia.

Namun, Lucius menyayangkan kerja-kerja Bawaslu yang belakangan seakan bersembunyi di balik dugaan kecurangan Pemilu.

Jika demikian, menurut Lucius, Bawaslu tidak jelas kerjanya.

"Mestinya semua dugaan kecurangan yang ada berseliweran di media sosial itu pertama dari Bawaslu sebagai pengawas," imbuh dia.

Baca juga: Beda Suara PSI Menurut Sirekap KPU dengan Formulir Model C di Sejumlah TPS

"Tapi apa jadinya kalau mereka cuman kerjanya mengkonfirmasi dugaan kecurangan yang disampaikan oleh publik di media sosial. Jadi kerjanya sebagai lembaga tidak kelihatan bisa hadir lebih cepat dalam proses pemilu itu bisa terjaga," lanjut Lucius.

Adapun lonjakan suara PSI mulai terjadi dari hanya 2,86 persen atau 2.171.907 suara pada Kamis (29/2/2024) pukul 10.00 WIB menjadi 3,13 persen atau 2.402.268 suara pada Sabtu (2/3/2024) pukul 15.00 WIB.

Dalam jangka waktu yang sama, hasil tempat pemungutan suara (TPS) yang dilaporkan di situs real count KPU bertambah dari 539.084 menjadi 541.324 TPS. Terdapat tambahan data dari 2.240 TPS.

Dari data tersebut, bisa diasumsikan PSI mendapatkan tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Data itu memiliki selisih cukup jauh dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Berdasarkan data hitung cepat Tim Litbang Kompas yang sudah terkumpul 100 persen misalnya, PSI hanya meraup 2,8 persen suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com