Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Belum Dapat Info Soal Dapat Berapa Jatah Menteri di Kabinet Selanjutnya

Kompas.com - 24/02/2024, 16:22 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengatakan, dirinya belum mendapat bocoran berapa kursi menteri yang ditawarkan untuk parpolnya di pemerintahan yang akan datang.

Andi pun membantah bahwa Demokrat meminta jatah empat hingga lima kursi menteri.

"Belum, belum (belum ada bocoran jumlahnya). Tugas kami kalau nanti diminta, mengajukan usulan usulan ya kita mengajukan usulan dari kader-kader kami yang terbaik dan tapi sepenuhnya hak prerogatif Presiden," ujar Andi dalam wawancara khusus GASPOL sebagaimana dilansir siaran YouTube Kompas.com pada Sabtu (24/2/2024).

"Enggak. Enggak (tidak benar empat hingga lima menteri). Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih. Kan biasanya sudah punya bayangan," ungkapnya.

Baca juga: Demokrat Ungkap AHY Pernah Dipanggil Jokowi Saat Ada Perselisihan dengan Moeldoko

Mantan juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menjelaskan jika saat ini belum ada struktur kabinet secara detail.

Hanya saja Partai Demokrat sudah memberikan usulan untuk perubahan nomenklatur instansi untuk pemerintahan mendatang.

Namun, Andi menegaskan semua keputusan tetap ada di pihak Presiden terpilih.

Lebih lanjut saat ditanya soal ajakan dari calon presiden (capres) Prabowo Subianto agar Partai Demokrat ikut berperan dalam pemerintahan selanjutnya, Andi menyebut belum secara spesifik.

"Tapi kan kami bagian dari koalisi Indonesia Maju yang usung Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai pasangan capres-cawapres dan alhamdulillah boleh dikata menang berdasarkan quick count. Dan berdasarkan real count KPU, walaupun belum sah," katanya.

Baca juga: Demokrat: Kami Menunggu Sidang Kabinet Pertama AHY dengan Moeldoko

"Tentu saja kalau sudah presiden terpilih, Pak Prabowo dilantik sebagai presiden membutuhkan Partai Demokrat. Kalau dibutuhkan di kabinet kami siap," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku sudah diajak oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang.

Ajakan itu disampaikan saat AHY bertemu dengan Prabowo pada Selasa (20/2/2024).

"Dengan Pak Prabowo tadi malam, saya tentu melaporkan kepada beliau, termasuk juga meminta doa restu, blessing. Karena bagaimanapun beliau adalah capres yang kami usung, juga pemimpin dari Koalisi Indonesia Maju lima tahun ke depan," ujar AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (21/2/2024).

"Dan beliau mengucapkan selamat dan tentunya mendorong memang, sejak awal, agar saya bersama Demokrat itu berperan di pemerintahan dan tentunya lima tahun ke depan," jelasnya.

Baca juga: Masuk ke Pemerintahan, Demokrat: Presiden yang Meminta, Bukan Kami yang Cari-cari Jabatan

Meski begitu, AHY menyampaikan ajakan Prabowo itu belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan lima tahun ke depan.

AHY menduga, Prabowo akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut.

Untuk diketahui, Prabowo Subianto merupakan capres nomor urut 2 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Prabowo yang berpasangan dengan cawapres Gibran Rakabuming Raka saat ini memimpin perolehan suara Pemilu berdasarkan penghitungan cepat (quick count) sejumlah lembaga survei.

Keduanya memimpin perolehan suara dengan meraih lebih dari 50 persen suara mengungguli pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com