Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Alasan AHY Terima Tawaran Jadi Menteri Jokowi, Demokrat: Kami Tak Menggusur Siapa Pun ...

Kompas.com - 24/02/2024, 06:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menjelaskan alasan kenapa parpolnya bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Penerimaan tersebut berkaitan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akhirnya menerima tawaran posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Ada dua alasan kenapa terima. Pertama kami tidak menggusur siapa pun. Misalnya kalau di dalam kementerian lain kemudian kita masuk lalu ada yang digusur. Rasanya kurang enak," ujar Andi dalam wawancara khusus GASPOL Kompas.com yang ditayangkan pada Jumat (23/2/2024).

Baca juga: Momen AHY Dampingi Jokowi Resmikan Infrastruktur di Sulawesi Utara

"Tapi ini yang menteri sebelumnya, Pak Hadi (Hadi Tjahjanto) kemudian jadi Menkopolhukam sehingga kami masuk pada posisi yang kosong. Jadi ya kemari ya guyon-guyon saja semuanya karena yang digantikan pun senang, yang menggantikan pun senang," ungkapnya.

Alasan kedua, posisi yang ditawarkan merupakan kementerian yang tidak terkait dengan politik. Melainkan kementerian yang fungsinya lebih banyak pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal posisi AHY sebagai Menteri ATR/BPN saat ini, pelayanan lebih kepada penyelesaian sengketa tanah, mapping seluruh tanah di Indonesia dan ada pula kesempatan untuk memberantas mafia tanah.

Andi mengakui, AHY hanya akan menjabat selama sekitar tujuh bulan hingga masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada Oktober 2024.

Baca juga: Perjalanan AHY: Didepak Anies, Dirangkul Prabowo, Diajak Magang Jokowi

Selain itu, tidak ada program atau gagasan besar yang bisa dilakukan di sisa waktu sekarang ini.

"Karena semua program sudah tertata tinggal tujuh bulan. Dan anggaran pun sudah sesuai dengan program yang sudah ditetapkan itu. Tapi yang bisa dilakukan oleh mas AHY adalah mempercepat berbagai macam program dengan leadership dan manajemen itu bisa cepat menuntaskannya sampai selesai masa jabatan Presiden Jokowi," jelas Andi.

"Itu alasannya. Kemudian lagi, secara strategis pemilu sudah selesai kemudian kalau negara membutuhkan dan kita memang merasa dibutuhkan negara ini, why not," tambah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah telah resmi melantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara para Rabu (21/2/2024).

AHY menggantikan posisi pejabat sebelumnya yakni Hadi Tjahjanto yang pada hari yang sama dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menyusuri Jalan yang Dilalui Para Korban Tragedi 12 Mei 1998...

Menyusuri Jalan yang Dilalui Para Korban Tragedi 12 Mei 1998...

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com