Salin Artikel

Ungkap Alasan AHY Terima Tawaran Jadi Menteri Jokowi, Demokrat: Kami Tak Menggusur Siapa Pun ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menjelaskan alasan kenapa parpolnya bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Penerimaan tersebut berkaitan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akhirnya menerima tawaran posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Ada dua alasan kenapa terima. Pertama kami tidak menggusur siapa pun. Misalnya kalau di dalam kementerian lain kemudian kita masuk lalu ada yang digusur. Rasanya kurang enak," ujar Andi dalam wawancara khusus GASPOL Kompas.com yang ditayangkan pada Jumat (23/2/2024).

"Tapi ini yang menteri sebelumnya, Pak Hadi (Hadi Tjahjanto) kemudian jadi Menkopolhukam sehingga kami masuk pada posisi yang kosong. Jadi ya kemari ya guyon-guyon saja semuanya karena yang digantikan pun senang, yang menggantikan pun senang," ungkapnya.

Alasan kedua, posisi yang ditawarkan merupakan kementerian yang tidak terkait dengan politik. Melainkan kementerian yang fungsinya lebih banyak pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal posisi AHY sebagai Menteri ATR/BPN saat ini, pelayanan lebih kepada penyelesaian sengketa tanah, mapping seluruh tanah di Indonesia dan ada pula kesempatan untuk memberantas mafia tanah.

Andi mengakui, AHY hanya akan menjabat selama sekitar tujuh bulan hingga masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada Oktober 2024.

Selain itu, tidak ada program atau gagasan besar yang bisa dilakukan di sisa waktu sekarang ini.

"Karena semua program sudah tertata tinggal tujuh bulan. Dan anggaran pun sudah sesuai dengan program yang sudah ditetapkan itu. Tapi yang bisa dilakukan oleh mas AHY adalah mempercepat berbagai macam program dengan leadership dan manajemen itu bisa cepat menuntaskannya sampai selesai masa jabatan Presiden Jokowi," jelas Andi.

"Itu alasannya. Kemudian lagi, secara strategis pemilu sudah selesai kemudian kalau negara membutuhkan dan kita memang merasa dibutuhkan negara ini, why not," tambah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah telah resmi melantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara para Rabu (21/2/2024).

AHY menggantikan posisi pejabat sebelumnya yakni Hadi Tjahjanto yang pada hari yang sama dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/24/06541531/ungkap-alasan-ahy-terima-tawaran-jadi-menteri-jokowi-demokrat-kami-tak

Terkini Lainnya

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Nasional
Momen Jokowi 'Nge-Vlog' Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Momen Jokowi "Nge-Vlog" Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Nasional
Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Nasional
Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Nasional
Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Nasional
 Jokowi Targetkan Blok Rokan Produksi Lebih dari 200.000 Barel Minyak per Hari

Jokowi Targetkan Blok Rokan Produksi Lebih dari 200.000 Barel Minyak per Hari

Nasional
Aturan Intelkam di Draf RUU Polri Dinilai Tumpang Tindih dengan Tugas BIN dan BAIS TNI

Aturan Intelkam di Draf RUU Polri Dinilai Tumpang Tindih dengan Tugas BIN dan BAIS TNI

Nasional
Revisi UU TNI-Polri, PDI-P Ingatkan soal Dwifungsi ABRI

Revisi UU TNI-Polri, PDI-P Ingatkan soal Dwifungsi ABRI

Nasional
Antam Pastikan Keaslian dan Kemurnian Produk Emas Logam Mulia

Antam Pastikan Keaslian dan Kemurnian Produk Emas Logam Mulia

Nasional
Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Nasional
Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK, PDI-P: Banyak yang Kita Tak Tahu 'Track Record' Pemberantasan Korupsinya

Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK, PDI-P: Banyak yang Kita Tak Tahu "Track Record" Pemberantasan Korupsinya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke