Temuan Komnas HAM: 12 dari 14 Kepala Desa di Kecamatan Buduran, Jawa Timur Nyatakan Dukungan kepada Paslon Tertentu

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan masalah netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Salah satunya adalah gerakan masif kepala desa di Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Buduran yang memiliki 14 kepala desa.

"Sebanyak 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungan kepada salah satu peserta pemilu," kata Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian dalam konferensi pers, Rabu (21/2/2024).

Baca juga: 71 Petugas Pemilu Wafat, Komnas HAM: Penyelenggara Berisiko Langgar Hak Asasi

Namun, Saurlin tidak menyebut secara terperinci paslon nomor urut 1, 2 atau 3 yang disebut mendapat dukungan dari gerakan para kepala desa ini.

Kejadian serupa terjadi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ia menyebut terjadi rapat koordinasi kepala desa di kabupaten itu untuk memenangkan peserta pemilu tertentu.

Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti adanya arahan dari kepala daerah tertentu.

"Adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu," tutur Saurlin.

Baca juga: Temuan Komnas HAM atas Wafatnya Petugas Pemilu, Bergadang 2 Hari Non-setop

Temuan lainnya yakni ASN di Kabupaten Cianjur yang sedang melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu.

Terakhir, cawe-cawe dari Penjabat Gubernur Kalimantan Barat yang videonya sempat viral di sosial media.

"Pj gubernur Kalimantan Barat mengajak masyarakat untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang mendukung pembangunan IKN. Ajakan ini disampaikan pada HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 24 Januari 2024," tandasnya.