Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ajak Jaga Demokrasi, Anies: Jangan sampai Pola Rezim Orde Baru Muncul

Kompas.com - 19/02/2024, 16:40 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung pola rezim orde baru ala Presiden Soeharto dalam pemilihan umum (pemilu).

Hal itu disampaikan Anies dalam live TikTok yang diunggah di kanal YouTubenya, Senin (19/2/2024).

Anies awalnya mengatakan, saat ini kebebasan memilih dirasakan dan dinikmati banyak orang, tidak seperti saat rezim orde baru yang pilihannya dibatasi dan diarahkan.

"Ketika kita sekarang menikmati demokrasi ini, kebebasan memilih segala, ini harus kita jaga, ada masa di mana seseorang menginginkan kebebasan memilih, waktu itu kita ada periode kita tidak bebas milih loh," katanya.

Baca juga: Real Count Pilpres di Jakarta Data 68,84 Persen: Prabowo Unggul Tipis dari Anies

"Partainya cuma tiga, kemudian sudah diarahkan, pemilu itu seperti teater aja, walaupun penghitungan suaranya itu benar, tapi sebelum masuk TPS (Tempat Pemungutan Suara) sudah diarahkan, sudah ada tekanan, ada paksaan," ujar Anies lagi.

Dia lantas bercerita, saat orde baru sudah terlihat tempat pemungutan suara dikuasai oleh partai pemerintah.

Bukan karena manipulasi suara, tetapi karena pemilihnya diarahkan untuk memenangkan partai penguasa saat itu.

"Nah, jangan sampai sekarang kita sudah bebas tapi pola-pola seperti itu muncul dan itu mengganggu proses demokrasi kita, itu yang harus kita jaga sama-sama," kata Anies.

Baca juga: Kubu Anies dan Ganjar Terus Komunikasi untuk Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu ke Bawaslu-MK

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini mengatakan, menjaga demokrasi yang bebas dari tekanan adalah proses yang panjang.

Oleh karena itu, Anies mengajak agar semua pihak ikut dalam gerakan perbaikan pemilu dengan cara melaporkan kecurangan dan kekurangan yang terjadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Dan ini prosesnya panjang, kita harus sama-sama melakukan perbaikan. Kita menemukan. Teman-teman juga pasti menemukan kekurangan-kekurangan. Kekurangan harus kita perbaiki biar besok kita bisa lebih baik," ujar Anies.

Baca juga: Anies: Menggugat Kecurangan Pemilu Bukan Berarti Kita Membolak-Balik Hasilnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com