TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Hukum Khusus Kecurangan Pemilu, Dipimpin Todung Mulya Lubis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud membentuk tim hukum yang bakal mengusut hingga memperkarakan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Tim bernama Demokrasi Keadilan ini diketuai oleh Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.

Sementara itu, posisi wakil ketua tim diduduki oleh pengacara Henry Yosodiningrat.

"Jadi hari ini atas arahan daripada ketua partai koalisi, dari Bu Megawati, Pak Mardiono, Pak Hary Tanoe dan juga Pak OSO dan tentunya dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, telah dibentuk tim Demokrasi Keadilan Ganjar-Mahfud yang nanti akan diketuai oleh Pak Todung Mulya Lubis, dibantu oleh Pak Henry Yosodiningrat," kata Deputi 360 TPN, Syafril Nasution saat ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Kumpul di Kediaman Megawati, Elite 03 Terima Laporan Indikasi Kecurangan dari Todung Mulya Lubis

Syafril menjelaskan, tim ini bakal bekerja menyusun berbagai persiapan untuk memperkarakan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Sejauh ini, lanjut Syafril, TPN sudah mencermati berbagai temuan yang diduga merupakan kecurangan Pemilu.

Ia mengaku tak bisa menyampaikan secara detail terkait berbagai temuan itu.

Hanya saja, dia meyakini temuan-temuan itu bakal dibawa ke ranah Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya temuan-temuan yang tadi kita bahas adalah sudah terlihat bahwa apa yang terjadi pada pemilu ini sangat terstruktur ya, kemudian sangat masif. Jadi ini yang kita bahas tadi, poin-poinnya apa saja," jelasnya.

Baca juga: Demo di Silang Monas Siang Ini, Massa Serukan Tolak Kecurangan Pemilu

Sementara itu, Deputi Kanal Media TPN Karaniya Dharmasaputra menerangkan, tim hukum bernama Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud ini membuka partisipasi dari seluruh anak bangsa yang ingin turut berkontribusi dalam mengungkapkan berbagai kecurangan pada Pilpres 2024.

Ia mengajak anak bangsa yang ingin mengembalikan Indonesia ke jalur demokrasi dan hukum turut bergabung dalam tim ini.

"Seluruh perjuangan yang kami lakukan ini tidak lain bertujuan untuk menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, bukan demokrasi-kekuasaan, bukan demokrasi yang menghalalkan segala cara. Hal ini penting dan strategis sekali karena pada bulan November mendatang akan diselenggarakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia," ujar Karaniya.

"Jika perjuangan ini tidak kita tempuh, niscaya ke depan akan muncul ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia," sambungnya.