Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Ganjar-Mahfud Ingatkan Kandidat Tak Buru-buru Deklarasi Kemenangan Bermodal Hasil "Quick Count"

Kompas.com - 13/02/2024, 19:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meminta semua pihak untuk tidak buru-buru mendeklarasikan kemenangan berbekal hasil hitung cepat atau quick count yang akan dirilis oleh sejumlah lembaga survei setelah pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Rabu (14/2/2024) besok.

Ketua Tim Penjadwalan TPN Aria Bima mengingatkan, pernah ada seorang calon presiden (capres) yang mendeklarasikan kemenangan hingga sujud syukur berbekal hasil quick count, padahal dia diumumkan kalah berdasarkan perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Sujud syukur ternyata kalah yang tahun dulu, 16 lembaga quick count mengatakan 50 persen sudah menang waktu itu, ternyata enggak benar. Ini problem yang kita sampaikan," kata Aria di Media Center TPN, Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Politikus PDI-P ini tidak masalah apabila kandidat yang memang ditakdirkan menang mendeklarasikan kemenangan bermodal hasil quick count.

Baca juga: Ganjar Bakal Nonton Quick Count Bareng Mahfud di Jakarta

Namun, dia menilai akan ada kekacauan apabila kandidat sudah lebih dulu mendeklarasikan kemenangan tapi hasil quick count yang dijadikan rujukan tidak sesuai dengan perhitungan resmi.

Oleh karena itu, Aria menyarankan agar hasil quick count yang dijadikan rujukan terhadap proyeksi hasil pemilu adalah yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga kredibel.

"Sangat dikhawatirkan kalau masyarakat ini dibuat bingung oleh lembaga quick count yang sebenarnya kurang ada traffic-nya, bisa berpotensi menimbulkan kekacauan," ujar Aria.

Dia juga mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud memandang quick count bukan lah hasil akhir, melainkan indikator akan hasil penghitungan suara yang akan diumumkan oleh KPU RI.

"Semuanya harus tetap menunggu perhitungan resmi KPU yang akan menentukan hasil akhir," kata Aria Bima.

Diketahui, KPU RI telah mengumumkan bahwa terdapat 81 lembaga survei, jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilu 2024 yang terdaftar dan memiliki sertifikat terdaftar.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Sebut Aplikasi Sirekap KPU Rawan Salah Input Data

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com