Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapkan 1,6 Juta Saksi di TPS, PDI-P: Yang Akan Curang Sebaiknya Hati-hati

Kompas.com - 11/02/2024, 21:04 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 1,6 juta saksi di tempat pemungutan suara (TPS) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Saksi akan disebar sebanyak dua orang untuk setiap TPS.

"Saksi telah kami persiapkan secara sistematik. Ada sekurang-kurangnya 1,6 juta saksi lebih yang telah kami latih. Jadi di setiap TPS ada 2 saksi, satu saksi (untuk) pemilihan legislatif (pileg), satu Pilpres," ujar Hasto di Cemara 19, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).

"Di luar itu, di lingkaran kedua itu ada saksi dari partai politik pengusung Ganjar-Mahfud dan juga para relawan," tuturnya.

Baca juga: Masa Tenang Sebelum Pencoblosan 14 Februari, Ganjar Berdoa, Mahfud MD Umroh

Selain itu, menurut Hasto pihaknya juga mengajak masyarakat dan pegiat pemilu yang memantau rekapitulasi suara lewat berbagai aplikasi seperti Kawal Pemilu, Jaga Pemilu dan sebagainya.

Dengan persiapan saksi yang lebih matang dan sistematis ini, Hasto kemudian mengingatkan agar tidak ada potensi kecurangan dalam pemilu nantinya.

"Dengan deployment dari seluruh saksi yang sudah dipersiapkan dan dilatih maka bagi mereka yang akan melakukan kecurangan sebaiknya berhati-hati, karena akan berhadapan dengan saksi-saksi kami yang militan," tegas Hasto.

"Saksi-saksi kami yang berani menerjang hambatan apa pun bagi pihak-pihak yang mau melakukan kecurangan. Dan Satgas Ganjar-Mahfud juga di-standby-kan. Karena satgas tersebut sudah melakukan deklarasi anti money politic dan anti intimidasi di GBK. Mereka akan mengawal para saksi kami," jelasnya.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil: Kecurangan Pemilu Mencakup Penyalahgunaan Kekuasaan Negara di Berbagai Level

Lebih lanjut Hasto menjelaskan, PDI-P juga sudah memitigasi berbagai potensi kecurangan.

Salah satunya ketika mendekati pukul 12.00 dan sudah dibuka waktu memilih bagi warga yang tidak terdaftar dalam DPT di TPS setempat tetapi berhak memilih.

Dalam kondisi itu, warga bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan surat keterangan pindah memilih dan kartu identitas.

"Maka management surat suara ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak disalahgunakan.

Di berbagai wilayah laporan dari rapat commander calls yang kami lakukan tadi pagi muncul berbagai gerakan-gerakan untuk memindahkan suara dari partai-partai tertentu dipindahkan ke partai yang belum lama muncul yang dekat dengan kekuasaan," jelas Hasto.

Baca juga: PDI-P Ingatkan Jokowi Sadar Diri dan Tak Terlena Orang di Sekelilingnya

Sebagaimana diketahui hari pemungutan suara Pemilu 2024 akan jatuh pada Rabu, 14 Februari 2024.

Pemilu kali ini digelar bukan hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com