Banyak Akademisi Kritik Jokowi, Gibran: Kritik, Masukan, Kami Terima

SOLO, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal adanya sejumlah akademisi yang ramai-ramai mengkritik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Anak sulung Presiden Jokowi ini mengaku tak keberatan dan menerima kritikan ke ayahnya itu.

"Ya segala evaluasi, kritik masukan kami terima lah," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/2/2024).

Sebagaimana diketahui, belakangan ramai diberikan ada mahasiswa hingga guru besar sejumlah universitas ternama di Tanah Air menyoroti sikap Jokowi pada Pemilu 2024.

Baca juga: Balas Kritik Ahok dengan Pujian, Gibran: Bagus Selama Gubernur, Wakil Gubernur, Komisaris...

Sejauh ini, sikap tersebut telah dikemukakan oleh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Padjadjaran (Unpad).

Mereka meminta Pemilu 2024 digelar secara demokratis, dan Presiden berhenti cawe-cawe atau ikut campur.

Pernyataan sikap ini diawali oleh UGM, yang tak lain merupakan kampus almamater Jokowi. Pada 31 Januari 2024, para guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni UGM menyampaikan petisi Bulaksumur.

Dalam petisi tersebut, mereka merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial. Para sivitas akademika UGM juga menyinggung pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Kritik Akademisi ke Jokowi Dianggap Politis, Mahfud: Mereka Tidak Kampanye, Apa Politisnya?

“Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM),” ujar perwakilan sivitas akademika UGM, Prof Koentjoro, di Balairung UGM, Sleman, Yogyakarta, membacakan petisi.

“Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” lanjut guru besar psikologi UGM itu.

Dalam petisi tersebut, Jokowi diingatkan agar berpegang teguh pada jati diri UGM yaitu menjunjung tinggi nilai Pancasila serta memperkuat demokratisasi.