PDI-P Wanti-wanti Pihak yang Halalkan Segala Cara untuk Menang 1 Putaran, Kubu Prabowo: Ada Bawaslu

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Airlangga Hartarto, menegaskan ada Bawaslu yang bekerja untuk mengawasi jalannya proses Pemilu 2024.

Airlangga merespons Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang mewanti-wanti pihak yang menginginkan menang satu putaran untuk tidak menghalalkan segala cara.

"Ya semua pemilu kan ada regulasinya. Ada Bawaslu, ada KPU, semua aturan jelas," ujar Airlangga saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024) malam.

Airlangga menjelaskan, berhubung aturan pemilu sudah jelas, maka tinggal dilaksanakan saja supaya pemilu berjalan dengan lancar.

Baca juga: Setuju Pemilu 2024 Satu Putaran, Menko PMK Jelaskan Alasannya

"Tinggal penegakan dari pada hukum penegakan aturan saja," ucapnya.

Sementara itu, Airlangga yakin betul Prabowo-Gibran bakal menang satu putaran di Pilpres 2024.

Apalagi, kata dia, suara di dua provinsi besar di Pulau Jawa sudah dikuasai oleh Prabowo-Gibran.

"Kira-kira di Jawa Timur kita sudah mendekati 60 persen, Jawa Barat di atas 50, dan berbagai daerah. Ya sekali putaran sudah kelihatan," kata Airlangga.

"Kan biasanya rule of thumb, kalau dua provinsi besar di Jawa sudah di atas 50 persen kemungkinan bisa menang," imbuhnya.

Baca juga: Hasto PDI-P: Mau Menang Satu Putaran Boleh, tetapi Jangan Seperti Kejar Setoran

Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Hasto Kristiyanto menyindir pihak yang ingin Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 satu putaran agar tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

"Mau menang satu putaran boleh, tetapi rakyat yang menentukan. Jangan satu putaran seperti kejar setoran, sehingga segala sesuatu dilakukan," kata Hasto dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Hasto menilai, ada operasi khusus untuk mengejar target menang satu putaran yakni menekan kepala daerah dengan kasus korupsi supaya mereka beralih mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Sekretaris Jenderal PDI-P ini mengungkapkan bahwa banyak kepala daerahnya di Jawa Timur yang tiba-tiba dipanggil polisi dan diberi tahu ada aduan dari masyarakat terkait sebuah kasus yang melibatkan mereka.

Baca juga: Pilpres Disebut Bakal Satu Putaran, Fahri Hamzah Minta Rakyat Pilih Prabowo-Gibran

"Dumas (pengaduan masyarakat) ini padahal ini salah satu skenario, dari dumas ini lalu dipakai untuk menekan, kalau enggak, kita proses," kata Hasto.

Menurut dia, hal itu terlihat dari perubahan sikap Bupati Gresik Fandj Akhmad Yani dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang tiba-tiba mengalihkan dukungan ke psangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Demokrasi boleh-boleh saja, tapi harus dijaga dong agar segala sesuatunya berjalan secara fair, sehingga pemaksaan skenario satu putaran tidak perlu dilakukan, biar rakyat. Kalau baik, pasti rakyat tanpa dipaksa-paksa, akan menilai dengan baik," ujar Hasto.