Guru Besar FH UI: Kami Dituduh Partisan, padahal Meyakinkan Satu Guru Besar Saja Tak Mudah

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulitstyowati Irianto merasa aneh dengan tuduhan yang dilontarkan para pejabat negara yang menyebut gerakan kritik dari para guru besar adalah partisan dan bayaran.

Padahal,menurut Sulistyowati, meyakinkan dan mengubah pendirian satu guru besar saja sangat sulit. Apalagi membuat satu gerakan yang mengarah pada tindakan partisan.

"Kami dituduh juga tuh dibayar sama partai atau partisan. Sama sekali tidak benar, masa sih kita bisa menggerakan guru besar. Meyakinkan seorang guru besar saja nggak mudah," katanya dalam konferensi pers lewat kanal YouTube Kontras, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: Kritik Akademisi ke Jokowi Dicurigai Strategi Elektoral, Ganjar: Menyakitkan buat Mereka

"Ini banyak kampus, ini kan seperti chemistry, seperti sinyal kegentingan sehingga bersedia untuk bersuara. Kalau enggak genting nggak mau lah cari perkara," sambung dia.

Sulistyowati kemudian menyebut, para guru besar dan sivitas akademika di kampus-kampus bersuara bukan karena gerakan politik ataupun gerakan elektoral.

Gerakan kritik kondisi demokrasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, disebutnya, murni sebagai gerakan moral yang dasarnya jelas sesuai dengan kedudukan kampus sebagai institusi yang otonom.

"Karena kami berbeda dengan institusi manapun, lembaga politik, business enterprise, kami bukan itu, karena tugas kami secara khusus adalah memproduksi ilmu pengetahuan," imbuh dia.

Baca juga: Saat Jokowi Sebut Tak Akan Kampanye di Tengah Gelombang Kritik Akademisi...

Sulistyowati juga menegaskan, para guru besar yang bersuara memiliki dasar moralitas atas keadaan yang saat ini semakin mengkhawatirkan, bukan karena tahun politik apalagi dasar gerakan politik tertentu yang dituduhkan.

"Kampus itu di dalamnya tidak boleh sama sekali adanya kepentingan uang dan kepentingan kekuasaan. Jadi Kalau kami bersuara, sama sekali itu bukan gerakan politik," tandasnya.

Sebagai informasi, sejumlah sivitas akademika memberikan kritik agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali ke koridor demokrasi yang benar.

Sejumlah kampus tersebut yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (2/2/2024), Universitas Islam Indonesia (UII) Kamis (1/2/2024), kemudian Universitas Indonesia (UI) berbarengan dengan UGM.

Baca juga: Soal Kritik Akademisi ke Jokowi, Sultan: Punya Aspirasi Kan Boleh

Disusul Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Andalas Sumatera Barat, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Universitas Padjajaran Bandung, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.