JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi mengatakan, pembukaan 300 Fakultas Kedokteran yang dijanjikan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hanya akan mencetak dokter umum.
Sementara itu, kebutuhan masyarakat saat ini lebih kepada dokter spesialis.
Sehingga menurut dia, yang perlu ditingkatkan adalah memperbanyak program studi (prodi) kedokteran spesialis yang disesuaikan dengan kebutuhan dokter di setiap wilayah Indonesia.
"Yang kita butuhkan saat ini adalah bukan dokter umum. Tapi yang lebih banyak dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, terutama, adalah kebutuhan dokter spesialis," ujar Adib dalam keterangan persnya dilansir video resmi yang dibagikan PB IDI pada Selasa (6/2/2024).
"Jadi pembukaan 300 FK itu akan mencetak dokter umum. Padahal yang kita butuhkan adalah dokter spesialis. Yang harus kita tingkatkan adalah prodi dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan per wilayah," lanjutnya.
Baca juga: Prabowo Janji Bakal Bangun 300 Fakultas Kedokteran jika Terpilih Jadi Presiden
Adib melanjutkan, melihat prioritas permasalahan kesehatan di setiap daerah juga penting sebagai pertimbangan pembukaan prodi kedokteran spesialis.
Selain itu, masalah kekurangan dokter spesialis juga bisa diatasi dengan memberikan beasiswa kepada putra-putri daerah.
Nantinya, mereka bisa kembali ke daerah menjadi dokter spesialis yang bekerja di daerahnya.
"Itu yang harus ditingkatkan. Bukan kemungkinan kita membuka 300 FK. Sehingga (nantinya) benar match antara kebutuhan dan permintaan. Agar tidak terjadi tenaga kesehatan atau dokter yang tidak mendapatkan pekerjaan," tuturnya.
Dalam penjelasannya, Adib pun menyebut rencana pembangunan 300 FK sangat berlebihan.
Sebab persoalan kekurangan dokter di Indonesia menurutnya bukan karena kurangnya lembaga pendidikan, tetapi ada faktor biaya pendidikan kedokteran yang mahal.
"Sangat berlebihan. Jadi 300 fakultas kedokteran itu sangat-sangat berlebihan," kata Adib.
"Kenapa saya katakan begitu tadi? Yang menjadi masalah yang belum tersampaikan pada saat bicara tentang kebutuhan FK, saya kira masyarakat sudah tahu bahwa yang menjadi masalah di dalam pendidikan kedokteran adalah pembiayaan pendidikan kedokteran yang masih mahal," jelasnya.
Baca juga: Prabowo Sebut Indonesia Minim Dokter, Benarkah Penambahan Fakultas Kedokteran Jadi Solusi?
Sehingga Adib menilai, mestinya persoalan tingginya biaya kuliah kedokteran inilah yang harus diintervensi oleh pemerintah.
Dia melanjutkan, jika dibuka 300 FK dan tidak memperhitungkan aturan maka dikhawatirkan nantinya akan terjadi banyaknya dokter yang menganggur.