Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak imin Minta Perusahaan Bus Tak Batalkan Kesepakatan dengan Relawan yang Ingin Kampanye di Jakarta

Kompas.com - 30/01/2024, 15:33 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

TEGAL, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar meminta perusahaan bus tidak membatalkan kontrak sepihak dengan para relawannya yang ingin menghadiri kampanye akbar di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Februari 2024.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan agar perusahaan bus jangan mencampuradukan urusan politik dengan ekonomi.

“Pokoknya laksanakan hukum ekonomi. Semua yang sudah kontrak jalankan, karena apa? Karena kalau sampai itu terjadi akan menjadi pengulangan sejarah buruk (urusan) ekonomi dicampur aduk dengan tekanan-tekanan,” ujar Muhaimin di kawasan Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).

Pria yang karib disapa Cak Imin ini juga meminta aparat penegak hukum tidak campur tangan dengan politik praktis.

Baca juga: Ingatkan Jokowi Tak Politisasi Bansos, Cak Imin: Kualat, Pak...

Termasuk, menurut Cak Imin, tak perlu melakukan tindakan intimidasi pada relawan-relawan Anies-Muhaimin (Amin) maupun perusahaan bus.

“Saya minta, kalau ada polisi atau aparat yang menekan-nekan PO (bus), ya kalau ada juga yang menekan-nekan perusahaan, tolong hentikan,” katanya.

Di sisi lain, Cak Imin juga meminta penanganan hukum pada kepala desa tidak dilakukan jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Cak Imin mengklaim bahwa dia mendapatkan informasi adanya upaya kriminalisasi dari aparat penegak hukum.

“Setelah pemilu lah kita (proses) kalau ada yang salah. Jangan mencari-cari kesalahan,” ujarnya.

Baca juga: Tak Sepakat Kebijakan Pemerintah Dilanjutkan, Cak Imin: Ngawur Kok Dipelihara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com