TEGAL, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar meminta perusahaan bus tidak membatalkan kontrak sepihak dengan para relawannya yang ingin menghadiri kampanye akbar di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Februari 2024.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan agar perusahaan bus jangan mencampuradukan urusan politik dengan ekonomi.
“Pokoknya laksanakan hukum ekonomi. Semua yang sudah kontrak jalankan, karena apa? Karena kalau sampai itu terjadi akan menjadi pengulangan sejarah buruk (urusan) ekonomi dicampur aduk dengan tekanan-tekanan,” ujar Muhaimin di kawasan Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).
Pria yang karib disapa Cak Imin ini juga meminta aparat penegak hukum tidak campur tangan dengan politik praktis.
Baca juga: Ingatkan Jokowi Tak Politisasi Bansos, Cak Imin: Kualat, Pak...
Termasuk, menurut Cak Imin, tak perlu melakukan tindakan intimidasi pada relawan-relawan Anies-Muhaimin (Amin) maupun perusahaan bus.
“Saya minta, kalau ada polisi atau aparat yang menekan-nekan PO (bus), ya kalau ada juga yang menekan-nekan perusahaan, tolong hentikan,” katanya.
Di sisi lain, Cak Imin juga meminta penanganan hukum pada kepala desa tidak dilakukan jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Cak Imin mengklaim bahwa dia mendapatkan informasi adanya upaya kriminalisasi dari aparat penegak hukum.
“Setelah pemilu lah kita (proses) kalau ada yang salah. Jangan mencari-cari kesalahan,” ujarnya.
Baca juga: Tak Sepakat Kebijakan Pemerintah Dilanjutkan, Cak Imin: Ngawur Kok Dipelihara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.