Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Bandingkan Penurunan Angka Pengangguran Era Jokowi dan SBY, Singgung UU Ciptaker

Kompas.com - 29/01/2024, 20:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan membandingkan penurunan angka pengangguran di era Presiden Joko Widodo dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Anies penurunan angka pengangguran di era Presiden Jokowi lebih rendah dibanding zaman SBY.

Dia menilai hal tersebut dipengaruhi keberadaan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Baca juga: Anies dan Ganjar Diprediksi Kembali Keroyok Prabowo pada Debat Terakhir

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa di era pasca UU (Ciptaker) ini bahkan bila dibandingkan dengan statistik di era kepemimpinan SBY di era kepemimpinan Pak SBY pengangguran itu turun 5,3 persen di era Pak Jokowi turunnya hanya 0,73 persen," ujar Anies di acara Desak Anies bersama para buruh dan pengemudi ojek online yang digelar di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2024).

"Artinya ada indikator yang menunjukkan bahwa usaha penciptaan lapangan pekerjaan itu pun tidak terjadi," tegasnya.

Anies kemudian menyoroti persoalan tidak dipenuhinya pesangon pada korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak diberikan secara penuh. Hal-hal seperti itulah yang menurut Anies tidak boleh diabaikan oleh pemerintah.

Baca juga: Rhoma Irama Deklarasikan Dukungan untuk Anies-Muhaimin

Sehingga Anies berjanji bahwa jika dirinya dan Cak Imin menang di pemilu maka akan dibuka peluang untuk mengkaji ulang UU Ciptaker.

"Saya tegaskan sekali lagi bahwa kami berkomitmen untuk mengkaji ulang UU Ciptaker agar aturan-aturan yang tidak memberikan rasa keadilan bisa dikoreksi untuk memberikan rasa keadilan," tutur Anies.

"Jadi kami ingin memastikan review atas omnibus law atau UU Ciptaker insyallah akan kami lakukan dan kita kerja bersama-sama untuk memastikan itu terjadi," tambahnya.

Sebelumnya, komitmen evaluasi UU Ciptaker juga pernah dilontarkan oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Cak Imin engatakan ia dan calon capres nomor urut 1, Anies Baswedan akan melakukan evaluasi total terhadap UU Cipta Kerja jika terpilih pada Pilpres 2024.


Menurut Cak Imin, aturan yang disusun dari proses omnibus law tersebut membuat buruh menjadi korban.

Baca juga: Nusron: Kalau Prabowo Menang, Ganjar dan Anies Tidak Akan Diapa-apain

"Memang omnibus law ini dibuat dalam waktu terlalu singkat. Tidak semua terekam dengan baik. Dan memang harapannya omnibus law itu mempermudah industri, lalu membuat industri padat karya, terbukanya lapangan kerja," ujar Cak Imin dalam acara "Slepet Imin" yang digelar di Xperia Collaborative Space Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/1/2024).

"Tapi kita lupa bahwa ternyata tidak semudah yang kita kira, malah buruh jadi korban dari proses kontrak kerja yang tak pasti. (Jika) Anies-Muhaimin menang, insya Allah kita evaluasi total omnibus law (UU Cipta Kerja) untuk kepentingan pekerja kita," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com