Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Awasi TPS Luar Negeri di 12 Wilayah sebab Terbentur Anggaran

Kompas.com - 29/01/2024, 14:08 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri hanya mengawasi Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) di 12 wilayah dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akibat keterbatasan anggaran.

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri Irjen Krishna Murti di Garuda Hall, Pusat Misi Internasional Divhubinter Polri, Serpong, Banten, Senin (29/1/2024).

"Kami pada awalnya merencanakan ada 24 wilayah yang menjadi tempat pengamanan. Namun, karena kontruksi angggaran yang belum tercukupi semua, maka kami atas arahan Mabes Polri hanya mengamankan 12 lokasi," kata Krishna, seperti dikutip Tribunnews.com.

Baca juga: Ingatkan Pendukung, Prabowo: Sesudah Nyoblos, Jaga TPS, Jangan sampai Surat Suara Kita Dirusak

Lokasi TPS yang bakal menjadi dijaga oleh Polri di antaranya Den Haag-Belanda, Jeddah-Arab Saudi, Taipei-Taiwan, Hong Kong-China, serta lima wilayah di Malaysia, Sydney-Australia, dan Singapura.

Proses pemilihan di luar negeri pada Pemilu 2024 ini dilaksanakan dalam tiga cara, yaitu Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Kotak Suara Keliling (KSK), dan Pos.

Krishna mengatakan, jumlah pemilih luar negeri yang menjadi kewajiban untuk dijaga keamanannya pada Pemilu 2024 sekitar 1.700 orang.

Baca juga: 534 TPS di Banyumas Rawan Banjir dan Longsor


Angka itu, kata Krishna, sudah sesuai data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Saat ini proses Pemilu dan Pilpres memasuki tahapan kampanye terbuka atau rapat akbar.

Pada 4 Februari 2024 akan digelar debat calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) kelima atau terakhir.

Setelah itu, tahapan Pemilu dan Pilpres 2024 akan memasuki masa tenang yang mulai diberlakukan pada 11 Februari sampai 13 Februari 2024.

Baca juga: Pindah TPS Diperpanjang hingga 7 Februari 2024, Apa Saja Syaratnya?

Usai masa tenang, pemungutan suara Pemilu dan Pilpres akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com