GovTech Segera Diluncurkan, Kemenpan-RB Siapkan Pilot Project Integrasi Layanan Digital di Daerah

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terus mempercepat progres penyiapan Government Technology (GovTech) yang dalam beberapa bulan ke depan akan diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

GovTech adalah tim pengelola digital yang bertugas memandu keterpaduan layanan digital nasional, dengan Perum Peruri sebagai pelaksananya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan sejumlah daerah yang akan menjadi pilot project untuk penyelenggaraan transformasi digital layanan pemerintah.

"Utamanya terkait integrasi sembilan layanan prioritas, yaitu layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online," jelasnya melalui keterangan pers, Jumat (19/1/2024).

Baca juga: Dalam RPP Manajemen ASN, Kemenpan-RB Bahas Reformasi Pengelolaan Kinerja ASN

Anas menyebutkan bahwa Jokowi secara spesifik meminta pilot project ini dilakukan sebelum transformasi digital berjalan secara nasional.

“Presiden meminta ada beberapa pemerintah daerah untuk dijadikan pilot project yang sistem pelayanannya telah terintegrasi dengan baik sebelum transformasi digital berjalan secara nasional yang nantinya ditandai dengan peluncuran GovTech,” ungkapnya.

Kehadiran pilot project ini akan menjadi praktik baik dan dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam menerapkan interoperabilitas layanan dasar.

DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Abdullah Azwar Anas.

Anas berujar, pemerintah daerah yang nantinya ditunjuk sebagai pilot project GovTech akan menjadi contoh dalam pelaksanaan proses bisnis digital yang terintegrasi.

Baca juga: Puskesmas Pulomerak, Cilegon, Raih Penghargaan Menuju WBK dari Kemenpan-RB

“Kami berharap pilot project ini dapat mencontohkan interoperabilitas dalam pemberian layanan-layanan dasar yang tidak membutuhkan syarat tertentu,” lanjutnya.

Pelaksanaan pilot project akan mengikuti standardisasi kerangka kerja atau framework yang sesuai dengan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Sehingga, ketika GovTech telah berjalan untuk memandu transformasi digital secara nasional, maka proses digitalisasi yang telah berjalan di pilot project dapat langsung mengikuti," jelas Anas.

Selain pengintegrasian berbagai layanan, pelaksanaan pilot project harus user-centric. Fitur-fitur yang ada perlu menangkap sesuai kebutuhan masyarakat, serta dapat menampung dan menindaklanjuti masukan dan kritik atas penyelenggaraan layanan digital terintegrasi.

Gunanya adalah untuk mengukur sejauh mana penetrasi transformasi layanan digital kepada masyarakat dapat dilakukan.

Baca juga: Pemkot Semarang Raih Penghargaan dari Kemenpan-RB, Mbak Ita: Alhamdulillah

“Transformasi digital yang user-centric dapat menangkap suara masyarakat akan layanan digital terintegrasi. BUMN Perum Peruri sebagai pelaksana GovTech melihat kondisi di lapangan dan dapat mematangkan berbagai skemanya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," jelas Anas.