Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Anies Ditanya Solusi Konkret Konflik Penambangan Batu Andesit di Wadas...

Kompas.com - 18/01/2024, 20:25 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan ditanya solusi konkret konflik penambangan batu andesit di Desa Wadas, Jawa Tengah.

Peserta dialog "Desak Anies" meminta agar Anies bisa memberikan solusi konkret jika nanti diberi amanat sebagai presiden.

"Jika Bapak terpilih jadi presiden, langkah konkret apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi konflik yang ada di Wadas?," tanya peserta diskusi dalam acara "Desak Anies" di Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2024).

Anies kemudian menyebut bahwa prinsip penyelesaian konflik di desa Wadas adalah keadilan dan kesetaraan.

Baca juga: Soal Makin Mesra dengan Anies, Ganjar Sebut Juga Komunikasi dengan Prabowo

Dia tak akan menghentikan penambangan, tetapi akan mengajak dialog untuk mengedepankan keadilan dan kesejahteraan warga terdampak dan pembangunan proyek strategis nasional pembangunan bendungan Bener itu.

"Jadi undang semua, kalau deadlock itu lain urusan, selalu ada jalan keluar," kata Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, dialog terkait konflik kebijakan tertentu pernah dilakukannya saat memimpin Ibukota.

Baca juga: 5 Kasus Sorotan Publik yang Ditangani Komnas HAM, dari Sambo hingga Wadas

Anies mengatakan, program transportasi gratis Mikrotrans tidak disetujui oleh pengelola angkot. Dialog yang terjadi sengit hingga pertemuan mencapai angka 77 kali.

"Tuntas? (bisa) tuntas!" ujar Anies.

Pada akhirnya, program Jaklinko bisa berjalan dan bisa mendapat kesepakatan dengan pengelola transportasi dengan cara menggunakan prinsip keadilan dan kesetaraan.

"Kalau prinsip (keadilan dan kesetaraan) tidak ada, negosiasi tidak sampai," kata Anies.

Baca juga: Saat Anies Enggan Beri Nilai Kementerian LHK yang Dipimpin Politikus Nasdem...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesoris Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNPB: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com