Prabowo Usul Pejabat Kemenhan yang Kelola Dana Besar Dapat Pangkat Bintang 3

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengusulkan pejabat Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang mengelola dana besar mendapat pangkat bintang tiga.

Dalam struktur TNI, yang dimaksud bintang tiga ialah seorang perwira tinggi yang berpangkat letnan jenderal (letjen) untuk TNI Angkatan Darat, laksamana madya (laksdya) untuk TNI Angkatan Laut dan marsekal madya (marsdya) untuk TNI Angkatan Udara.

"Saya mau usulkan pejabat-pejabat di Kemenhan yang mengendalikan anggaran begitu besar diberi bintang tiga, tapi sampai sekarang ya birokrasi dan sebagainya belum tembus itu," kata Prabowo dalam pemaparannya di acara 'Paku Integritas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden' di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024) malam.

Baca juga: Airlangga: Banyak Kader dan Senior Perlu Pemahaman Partai Golkar Dukung Prabowo-Gibran

Prabowo melihat adanya perbedaan mengenai tanggung jawab yang diemban oleh pejabat di Indonesia.

Ia mencontohkan adanya pejabat di Kemenhan yang mengelola dana besar namun tanggung jawabnya sama dengan pejabat yang tak memiliki tanggung jawab sebesar pejabat di Kemenhan.

Menurut Prabowo, setiap pejabat negara yang mengelola anggaran besar sudah seharusnya kondisi kualitas hidup dan penghasilannya sesuai.

Karena itu, ia ingin menaikkan gaji semua pejabat negara. Sebab, besarnya pendapatan seorang pejabat negara tak lain untuk menciptakan sistem sekaligus pendekatan realistis guna menghindari perilaku koruptif.

"Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta bahkan perusahaan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran triliunan," kata Prabowo.

Baca juga: Momen Anies, Prabowo, dan Ganjar Guyub Saat Turun dari Panggung Acara KPK

Prabowo yakin bahwa pemerintah ke depan bisa membiayai peningkatan gaji semua pejabat negara.

Sebab, pihaknya telah mengitung secara detail bahwa Indonesia ke depan mampu meningkatkan gaji pejabat negara.

"Kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara, kita mampu. Saya sudah itung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya, bukan negara miskin, kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem," ujar Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut.

Meski demikian, untuk mewujudkan hal itu, semua undang-undang harus ditegakkan. Contohnya aturan yang berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Prabowo bahkan setuju apabila terdapat pejabat yang tak jujur mengisi LHKPN agar mendapat sanksi.

"Seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat, karena itu saya sangat dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanski mana kala LHKPN tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan," tegas dia.