Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Ganjar-Mahfud: Ada Paslon Punya 1 Program Anggarannya Rp 450 T, Kalau Kita 20 Program Hanya Rp 500 T

Kompas.com - 03/01/2024, 16:52 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Muhammad Zainul Majdi atau akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) menyinggung adanya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang menaksir anggaran negara untuk mewujudkan satu program unggulan sebesar Rp 450 triliun.

Namun, TGB tak menyebut spesifik siapa pasangan calon (paslon) yang dimaksud.

Dia lantas membandingkan dengan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang memiliki 21 program unggulan dan ditaksir hanya memakan anggaran sebesar Rp 450-500 triliun.

Hal itu disampaikan TGB usai ditanya besaran anggaran yang ditaksir untuk keperluan program internet gratis yang selalu dibicarakan Ganjar Pranowo.

Baca juga: Soal Anggaran Program Internet Gratis, TPN Ganjar-Mahfud: Masih Dihitung

"Untuk kuantifikasi per program, kita kan ada 20 program. Ada 21 dengan 'Sikat KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)'. Jadi ada 20 program yang memang secara besaran keseluruhan, proyeksinya sekitar 500 triliun antara Rp 450-500 triliun dalam 20 program," kata TGB ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

"Ada paslon yang punya satu program rencananya Rp 450 triliun. Kalau kita, untuk 20 program dan itu sangat bersentuhan dengan kepentingan publik, itu kita perlu hanya sekitar Rp 500 triliun," ujarnya lagi.

Kendati demikian, TGB menegaskan bahwa besaran anggaran untuk tiap program masih perlu dimatangkan.

Namun, menurutnya, hal itu tetap mencukupi ruang fiskal atau keuangan negara yang ada, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Nah, breakdown-nya untuk masing-masing program itu sedang dimatangkan," kata TGB.

Baca juga: TPN Sebut Program Internet Gratis Ganjar-Mahfud Ditujukan Untuk Pelajar dan UMKM

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat ini mencontohkan salah satu program yang dinilai sudah terlihat besaran anggaran yang diperlukan.

Program yang dimaksud yaitu insentif untuk guru pengajian atau pun guru agama.

"Itu kan ada hampir satu juta orang direncanakan, misalnya Rp 1 juta per orang per bulan. Berarti dalam satu tahun itu Rp 12 triliun, dan itu sangat memungkinkan di dalam postur APBN kita," ujarnya.

Lebih lanjut, TGB menjelaskan siapa saja kelompok yang bisa menerima program internet gratis Ganjar-Mahfud, yaitu para pelajar hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Menurutnya, kelompok-kelompok lain pun masih dimungkinkan untuk menerima program internet gratis tersebut.

"Ini kita bicara tentang bagaimana bonus demografi khususnya anak-anak muda kita itu memiliki kemampuan untuk mengakses internet, dengan tanpa terhalang oleh kendala ekonomi. Jadi mau di manapun dia berada, dia bisa mengakses internet dan ada kesetaraan di situ. Kan Mas Ganjar selalu bicara kesetaraan," kata TGB.

Baca juga: Bandingkan Program Bansos Ganjar dengan Makan Siang Prabowo, PDI-P Singgung Soal Kemampuan Anggaran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

Nasional
Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Nasional
Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Nasional
Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Nasional
KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

Nasional
Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Nasional
Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Nasional
Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Nasional
KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

Nasional
DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

Nasional
Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Nasional
WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

Nasional
Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Nasional
Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Nasional
DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com