Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Sebut Kebijakan Energi Tidak Harus Ikuti Kemauan Negara Lain

Kompas.com - 14/12/2023, 15:26 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berpandangan, kebijakan energi Indonesia semestinya tidak harus mengikuti kebijakan yang digunakan oleh negara lain.

Ganjar menyatakan, kebijakan energi Indonesia haruslah sesuai dengan apa yang terjadi di negara ini, bukan mengikuti kemauan negara lain.

"Maka yang konsultan energi, roadmap kita tidak harus ikuti maunya negara lain. Kita mesti ukur baju badan sendiri, jangan badan orang lain. Begitu fit baju kita, maka kita bisa menggandeng orang lain," kata Ganjar dalam dialog dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, Kamis (14/12/2023).

Baca juga: Visi-Misi Anies, Prabowo, dan Ganjar dalam Debat Perdana Pemilu 2024

Ganjar mengakui bahwa dunia internasional mempertanyakan komitmen seluruh negara terhadap perubahan iklim, termasuk transisi energi.

Namun, ia berpendapat bahwa harus ada kajian yang matang terkait kebijakan transisi energi yang bakal diambil.

"Stepping-nya seperti apa, pilihan mana dari transisi itu yang mau kita lakukan, apakah langsung pada teknologi-teknologi yang hari ini diimpikan, atau kah kita akan melompat dengan batu lompatan yang kita miliki," kata Ganjar.

Ia mencontohkan, Indonesia bisa langsung masuk pada penggunaan teknologi baterai. Tapi pada saat yang sama, Indonesia juga punya sumber energi lain seperti geothermal, angin, maupun gas, yang menurutnya, belum optimal digunakan.

Baca juga: Kritik Anies dan Ganjar, PAN Sebut Hanya Prabowo yang Tegas Lanjutkan Program Jokowi

"Menurut saya ini menjadi stepping yang penting untuk kita hitung bersama-sama sebagai negara kaya yang seharusnya mampu," ujar Ganjar.

Politikus PDI-P ini berpandangan, peran konsultan penting di dalam mengurai dan mencari solusi terkait hal ini.

Apalagi, negara-negara juga dituntut untuk lebih menerapkan ekonomi biru dan ekonomi hijau yang lebih ramah terhadap lingkungan.

"Emang kalau kita mau transisi ke energi hijau, Bapak Ibu, duit kita cukup? Tidak. Bagaimana kita melihat cara negara-negara yang lain berkembang mereka punya kulturnya sendiri, caranya sendiri, kekuatannya sendiri," kata Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com