Di Forum PBB, Menlu Retno: Yang Terjadi di Gaza Pelanggaran HAM Berat, Gencatan Senjata Mendesak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan situasi di Gaza, Palestina saat ini banyak memuat unsur pelanggaran HAM berat.

Ini disampaikan Menlu RI saat menjadi pembicara Ministerial High-Level Event mengenai situasi HAM di Palestina dalam rangka peringatan 75 tahun Universal Declaration of Human Rights di Markas Dewan HAM PBB, Jenewa pada 12 Desember 2023.

"Di dalam pertemuan, saya sampaikan bahwa apa yang terjadi di Gaza adalah pelanggaran berat Hak Asasi Manusia," ucap Retno seperti dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (13/12/2023).

Baca juga: Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Indonesia Galang Dukungan untuk Gencatan Senjata di Gaza

Retno sangat mengecam tindakan Israel kepada Palestina. Menurut dia, tindakan Israel tidak dapat dibenarkan atas nama pertahanan diri atau self defence.

"Sekali lagi saya sampaikan, ini tidak dapat dibenarkan atas nama self defence. Oleh karena itu, harus dikutuk sekeras-kerasnya," tegas Retno.

Dalam kesempatan itu, Retno menyampaikan tiga poin yang perlu didorong bersama dengan negara-negara lain.

Pertama, soal gencatan senjata yang segera dan bersifat permanen.

Baca juga: Setelah Dievakuasi, Seorang WNI Relawan MER-C yang Bertugas di Gaza Pulang ke Tanah Air Hari Ini

Menurut Retno, Dewan Keamanan PBB telah gagal menyepakati resolusi gencatan senjata yang seharusnya dapat menyelamatkan banyak nyawa.

Namun, ia meminta negara-negara lain tidak boleh menyerah dan terus memperjuangan hal itu.

"Saya tegaskan kita tidak boleh menyerah, kita harus terus memperjuangkan perdamaian dan mendesak gencatan senjata," tutur dia.

Kedua, Retno meminta negara-negara untuk menolak penerapan standar ganda.

Dia menekankan bahwa Indonesia menolak penerapan HAM yang tidak konsisten.

Ketiga, ia mendorong dukungan mekanisme akuntabilitas. Termasuk yang sudah mulai berjalan melalui Independent International Commission of Inquiry yang dibentuk oleh Dewan HAM.

"Khususnya untuk mendokumentasikan pelanggaran dan menghimpun bukti-bukti terkait," ucap Retno.

Baca juga: Indonesia Sesalkan PBB yang Gagal Wujudkan Resolusi Damai di Gaza

Selanjutnya, Retno juga mendorong agar Komisi Independen tersebut diberikan akses seluas-luasnya sehingga dapat melaksanakan mandatnya dengan baik.

Selain itu, ia menyebut Indonesia akan berpartisipasi dalam persidangan Advisory Opinion mengenai Palestina di Mahkamah Internasional.

"Ini adalah bukti konkret dukungan kita. Dan Indonesia akan memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini," tegas dia.