TPN Sebut Mahfud Tidak Kampanye Saat Ajak Pilot Garuda Pose Tiga Jari

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis berpendapat bahwa calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD tidak melakukan kampanye terlebih dulu dengan mengajak pilot Garuda Indonesia pose tiga jari.

Ini disampaikan merespons pelaporan terhadap Mahfud ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) soal ajakan pose tiga jari itu.

"Saya kira enggak (indikasi kampanye duluan). Ya dia kan tahu bahwa masa kampanye itu masih tanggal 28 (November). Jadi saya pastikan dia tidak melakukan kampanye duluan," kata Todung ditemui di Media Center TPN Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Baca juga: Mahfud Dilaporkan ke Bawaslu Imbas Ajak Pilot Garuda Pose 3 Jari

Todung menilai Mahfud sebagai peserta Pilpres pasti paham soal aturan kampanye Pemilu 2024.

Terlebih, Mahfud dikenal karena ahli di bidang hukum tentu taat peraturan.

"Kalau dia tidak tahu ya lain lagi, tapi menurut saya dia sangat paham," imbuhnya.

Lebih jauh, Todung menganggap ajakan itu hanya spontanitas Mahfud yang mengekspresikan nomor urut dirinya dalam Pilpres 2024 dengan gesture tiga jari.

Akan tetapi, dia menyebutkan, hak setiap warga negara untuk melaporkan dan bagian dari kebebasan berpendapat.

"Mungkin dia hanya melakukan satu gesture yang karena pasangan ini nomor tiga, nomor urutnya nomor tiga," ucap dia.

Baca juga: Soal TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas AMIN Disebut Jalin Komunikasi, Gibran: Santai Saja

Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD, dilaporkan "Advokat Pengawas Pemilu" ke Bawaslu RI, Selasa.

Pelaporan itu imbas pose foto tiga jari yang dilakukan Mahfud bersama pilot Garuda Indonesia baru-baru ini yang ia unggah di akun resmi Instagramnya.

Laporan tersebut sudah diterima Bawaslu dengan nomor tanda bukti pelaporan 012/LP/PP/RI/00.00/11/2023

"Pada pokoknya adalah kami menduga Mahfud MD telah mencuri start kampanye karena dia mengajak dua pilot Garuda berpose menggunakan jari tiga berdiri, yang itu adalah menurut kami adalah bagian dari citra diri nomor urut cawapres," kata pelapor, Muhammad Mu’alimin, ketika dikonfirmasi pada Selasa sore.

Ia mempersoalkan, penampilan jati diri itu seharusnya baru bisa dilakukan pada masa kampanye yang akan dimulai 28 November 2023.

Ia juga menyoroti ada penggunaan fasilitas negara pada peristiwa itu, sebab Garuda Indonesia merupakan maskapai BUMN.