Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Jumlah ASN yang Pindah ke IKN Tahun Depan, Menpan RB: Tergantung Selesainya Gedung ...

Kompas.com - 20/11/2023, 17:24 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun depan tergantung selesainya pembangunan infrastruktur tempat tinggal.

Meski demikian, Anas memperkirakan akan ada 1.200 orang - 3.200 ASN yang akan pindah ke IKN pada tahap pertama.

"Tahap pertama ada 1.200-an sampai ke 3.200, tergantung selesainya gedung di sana," ujar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Hingga 2024, Pemerintah Guyur Rp 60 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Dasar di IKN

Dia menjelaskan, bagi ASN yang belum menikah bisa bertempat tinggal secara berbagi di satu tempat.

Namun, untuk ASN yang sudah menikah akan disiapkan tempat untuk keluarga.

Sejalan dengan hal tersebut, Anas juga menyebutkan, nantinya di setiap kementerian akan ada persiapan teknis untuk kepindahan ASN jabatan tertentu.

Artinya, ada ASN yang pindah duluan dan ada yang tidak.

"Intinya, begitu tempat siap kita sudah siapkan (kepindahan)," kata Anas.

Baca juga: Sebut Ada Ratusan Minat Investasi Asing di IKN, Jokowi: Yang Real Belum

Lebih lanjut Anas mengungkapkan bahwa pemerintah sudah membuat simulasi kepindahan ASN ke IKN untuk bulan Maret, Juli dan Agustus 2024.

Termasuk nantinya akan memberikan insentif untuk ASN yang pindah.

Mantan Bupati Banyuwangi itu pun meyakinkan para ASN agar tidak takut untuk pindah ke IKN.

Dia berjanji lingkungan kantor di IKN akan lebih menyenangkan dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) bisa langsung diterapkan.

"Apa lagi kita beresin smart ASN, penilaian kinerja, tak banyak aplikasi, platform tunggal akan selesai. Jadi sistem kerja jauh lebih efisien di IKN," kata Anas.

Selain itu, pemerintah juga melengkapi fasilitas penunjang di IKN. Salah satunya sekolah jenjang TK hingga SMA yang berstandar nasional dan internasional.

"Sehingga PNS yang tinggal di sana anaknya bisa sekolah tak perlu Sabtu Minggu pulang ke Jakarta," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tarik Lengan Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tarik Lengan Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nasional
Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Nasional
Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Nasional
KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com