Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gabung TPN Ganjar-Mahfud, Jaleswari Tak Mundur dari Kantor Staf Presiden

Kompas.com - 15/11/2023, 21:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaleswari Pramodhawardhani resmi mengisi posisi Deputi Inklusi di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mulai hari ini, Rabu (15/11/2023) usai diumumkan Ketua TPN Arsjad Rasjid.

Meski demikian, Jaleswari mengakui dirinya masih aktif menjabat sebagai Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden (KSP).

"Saya sebagai bagian dari pemerintah, saya sadar betul bahwa aturan-aturan hukum yang ada kami sudah mencermati juga. Insyaallah tidak melanggar aturan," kata Jaleswari menjawab pertanyaan awak media saat konferensi pers di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023) malam.

Baca juga: Deputi V KSP Jaleswari Masuk Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud

Dani, sapaan akrabnya, mengaku bisa hadir di Gedung High End hari ini karena sudah izin cuti.

Ia juga mengaku tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan menghadiri rapat TPN Ganjar-Mahfud.

"Jadi saya naik grab (ke Gedung High End), tidak pakai mobil dinas. Jadi saya paham betul bahwa bagaimana caranya kita tetap menggenggam prinsip-prinsip demokrasi," ucapnya.

Dani lantas menjelaskan alasan mengapa bergabung ke TPN Ganjar-Mahfud, karena melihat situasi demokrasi yang terancam beberapa waktu terakhir.

Ia meyakini, sosok pasangan calon nomor urut tiga, yakni Ganjar-Mahfud mampu mewadahi inklusivitas pemerintahan ke depan.

"Kalau tidak liputi situasi politik saat ini, hak-hak atau akses perempuan untuk memiliki kemerdekaan baik pendidikan, kesehatan, akan sangat beda situasinya," imbuh Dani.

Baca juga: Jadi Tim Kampanye Capres-Cawapres, Juri Ardiantoro Mundur dari KSP

Catatan Kompas.com, tak hanya Jaleswari yang bekerja di KSP dan masuk dalam tim sukses pasangan capres-cawapres.

Sebelumnya, ada Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik KSP, Juri Ardiantoro.

Juri tercatat resmi menjadi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Juri mengaku sudah mundur dari jabatannya di KSP.

"Saya Juri Ardiantoro, Deputi Kantor Staf Kepresidenan RI bidang Informasi dan Komunikasi Publik ingin menyampaikan infomasi dan penjelasan bahwa saya telah mengajukan pengunduran diri dalam jabatan tersebut kepada Presiden melalui Bapak Kepala Staf Kepresidenan (Moeldoko)," ujar Juri dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/11/2023).

"Alasan pengunduran diri saya adalah untuk menjaga netralitas Aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu (pemilihan umum) 2024, di mana saya akan bergabung dalam Tim Kampanye pasangan capres dan cawapres," katanya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com