Survei Poltracking: Suara NU dan Muhammadiyah Dikuasai Prabowo-Gibran

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha merilis hasil survei yang menyebutkan suara jemaah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dikuasai oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Pemilih yang merasa dekat dengan NU dan Muhammadiyah cenderung kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka," ujar Hanta dalam keterangan pers, Jumat (10/11/2023).

Prabowo disebut meraih 42,4 persen suara kaum Nahdliyin, sedangkan untuk Muhammadiyin atau warga Muhammadiyah mencapai 42,3 persen.

Baca juga: Survei Poltracking: Elektabilitas Prabowo-Gibran Tertinggi, Disusul Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraup 23,7 responden kalangan NU, dan 30,8 persen dari kalangan Muhammadiyah.

Sementara itu, untuk Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat suara 30,4 persen dari kalangan NU, dan 23,1 persen dari Muhammadiyah.

Poltracking juga merilis elektabilitas berdasarkan agama responden.

Dari responden yang beragama Islam dengan klaster pemilih 87,9 persen, sebanyak 40,2 persen memilih Prabowo-Gibran, 29,0 persen memilih Ganjar-Mahfud dan 25,5.

Sementara itu,  dari kalangan Protestan dan Katolik dengan klaster pemilih 9,6 persen, 39,8 persen memilih Prabowo-Gibran, 36,3 persen Ganjar-Mahfud, dan 19,5 persen Anies-Muhaimin.

"Lainnya dengan klaster 2,5 persen, 50,0 persen Ganjar-Mahfud, 36,7 persen Prabowo-Gibran, 3,3 persen Anies-Muhaimin," ucap dia.

Baca juga: Survei Poltracking: Hanya 27 Persen Pemilih Jokowi di 2019 yang Pilih Prabowo-Gibran

Adapun metode penelitian survei yang digunakan Poltracking yaitu multistage random sampling dengan jumlah sampel 1.220 responden.

Survei ini diklaim memiliki margin of error +- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pupulasi survei merupakan WNI yang sudah memiliki hak pilih, berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah.

Metode dan waktu survei menggunakan wawancara tatap muka dengan responden terpilih pada kurun waktu 28 Oktober-3 November 2023.

Terkait pendanaan, Poltracking mengeklaim dana untuk melakukan rangkaian survei ini berasal dari internal mereka sendiri.