Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Ganjar dan Anies Pertanyakan Hasil Survei Populi Center yang Menangkan Prabowo-Gibran

Kompas.com - 09/11/2023, 21:02 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mempertanyakan hasil survei Populi Center periode November 2023.

Juru Bicara Anies Baswedan, Andi Sinulingga menganggap survei Populi Center perlu dipertanyakan keabsahannya karena elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjarak jauh dengan dua pasangan calon (paslon) lain.

“Pertanyaannya, ke siapa ini direpresentasikan survei ini? Menurut saya harus disebutkan siapa klien dari survei ini,” ujar Andi di Kantor Populi Center, Mampang Prapatan, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Baca juga: Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo-Gibran Tertinggi, Disusul Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin

Sementara itu, perwakilan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Eko Kunthadi skeptis terhadap hasil survei mengenai elektabilitas bacapres-bacawapres yang disuguhkan.

Sebab, Prabowo-Gibran memperoleh elektabilitas cukup tinggi di angka 43,1 persen.

Sementara itu, Ganjar-Mahfud MD hanya mendapatkan raihan elektoral 23 persen dan Anies-Muhaimin di peringkat ketiga dengan elektabilitas 22,3 persen.

Baginya, angka itu tak masuk akal mengingat pendapat publik terpecah soal pencalonan Gibran yang dianggap terbuka karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menuai polemik.

“Saya lihat di sini glorifikasi terhadap Gibran luar biasa. Padahal kita tahu, hari-hari ini, baru kemarin MK kasusnya diramaikan di publik,” ucap Eko.

“Semua publik tahu dan seolah-olah survei ini ingin mengatakan itu enggak apa-apa,” kata dia.

Baca juga: Survei Populi Center: Prabowo Raih Elektabilitas Tertinggi, Disusul Anies dan Ganjar

Sementara itu, Direktur Eksekutif Populi Center Afrimadona mengeklaim, pendanaan survei dilakukan dengan sistem donasi dari masyarakat.

Ia mengatakan, tak ada pihak khusus yang memberikan pendanaan dan mempengaruhi mekanisme survei.

“Jadi donasi-donasi inilah yang menjadi dana dari Populi, tidak ada klien khusus yang memberikan dana dan sebagainya,” kata dia.

Adapun selain elektabilitas bacapres-bacawapres, Populi Center melakukan jajak pendapat soal putusan MK terkait batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah.


Hasilnya, sebanyak 53,1 responden menyatakan setuju dengan putusan itu dan 34,5 persen menjawab tak setuju, kemudian sebanyak 12,4 persen responden tidak menjawab.

Jajak pendapat ini melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di Tanah Air dengan wawancara tatap muka.

Responden dipilih dengan metode acak bertingkat dan memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,83 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com